"Anggaran untuk itu kan tidak terlalu besar, hanya dua ratus jutaan, harusnya pemasangan itu kan nggak terlalu repot. Masa sidang depan harus segera bisa dipergunakan. Sesuai rencana hanya dipasang di ruang rapat Paripurna DPR, jadi karena sasarannya hanya untuk rapat paripurna saya rasa tidak terlalu rumit," kata anggota BURT DPR, Saleh Husin, kepada detikcom, Kamis (23/8/2012).
Saleh berharap penggunaan sistem absen baru ini efektif untuk meningkatkan kinerja anggota DPR. Terutama tingkat kehadiran anggota DPR yang selama ini terus menuai kritik masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sekjen DPR Nining Indra Saleh membenarkan proses tender pengadaan alat absen finger print untuk keperluan ruang rapat Paripurna DPR telah tuntas. Dia akan melaporkan ke BURT DPR sebelum memasang perlengkapan absen tersebut di ruang rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR.
"(Finger print) Belum dipasang. Kita sudah siapkan, sudah saya laporkan ke Rapim, saya akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan BURT DPR mengenai waktu pemasangannya," jelas Nining.
Menurut data yang dihimpun Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) dari dokumen lelang resmi Setjen DPR, pengadaan alat absen finger print DPR menelan anggaran Rp 279.325.750.
"Pengadaan lelang dimulai 1 Juni 2012 sampai 11 Juni 2012, dan penandatanganan kontrak sudah dilakukan pada tanggal 5 Juli 2012 sampai 6 Juli 2012. Di mana, pemenang lelang ini adalah CV Galung Brothers, yang beralamat Jl Bungur Besar Raya No 43, Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan nilai penawaran sebesar Rp 279 juta dari HPS," kata koordinator investigasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, kepada detikcom, Kamis (16/8/2012).
(van/nrl)