Detik.com News
Detik.com

Rabu, 15/08/2012 14:59 WIB

Mendaftar ke KPU, Partai SRI Tetap akan Capreskan Sri Mulyani

Mendaftar ke KPU, Partai SRI Tetap akan Capreskan Sri Mulyani
Jakarta - Pengurus Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) hari ini mendaftar diri ke KPU. Partai ini tetap bersikukuh dengan agenda awal mereka: mencalonkan Sri Mulyani sebagai capres.

Rombongan dari Partai SRI itu tak begitu banyak, hanya sekitar 25 orang. Mereka datang ke kantor KPU di Jl Imam Bonjol Jakarta Pusat Rabu (15/8/2012) sekitar pukul 14.30 WIB.

Rombongan ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Sri, Damianus Taufan. Mengenakan jaket berlogo partai SRI berwarna oranye, Damianus datang didampingi sejumlah ketua DPD.

Meski jumlahnya tidak begitu banyak, rombongan ini datang membawa enam penari dari Papua. Para penari yang terdiri dari tiga laki-laki dan tiga perempuan ini menggelar Tari Mambri, tarian selamat datang khas Papua.

"Berkas kami sudah lengkap. Sudah ada dari 33 provinsi. Kami akan mengusung Bu Sri Mulyani sebagai calon presiden, kita konsiten dengan itu," ujar Damianus kepada wartawan di kantor KPU.

Akan tetapi Partai Sri sama sekali tidak memberitahukan kepada Sri Mulyani mengenai pendaftaran ke KPU ini. Begitu juga dengan izin dari Sri Mulyani mengenai rencana pencapresan tersebut.

"Tidak, tapi ya nanti mestinya beliau tahu dari pemberitaan. Kami juga tidak minta izin," papar Damianus.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fjr/nwk)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Tolak APBD DKI 2015, Parpol Lembek dan Mengecewakan

DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif mengatakan sikap partai lembek dan mengecewakan. "Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," kata Buya Syafii. Bila Anda setuju pendapat Buya Syafii, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%