detikcom
Rabu, 15/08/2012 14:59 WIB

Mendaftar ke KPU, Partai SRI Tetap akan Capreskan Sri Mulyani

Jakarta - Pengurus Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) hari ini mendaftar diri ke KPU. Partai ini tetap bersikukuh dengan agenda awal mereka: mencalonkan Sri Mulyani sebagai capres.

Rombongan dari Partai SRI itu tak begitu banyak, hanya sekitar 25 orang. Mereka datang ke kantor KPU di Jl Imam Bonjol Jakarta Pusat Rabu (15/8/2012) sekitar pukul 14.30 WIB.

Rombongan ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Sri, Damianus Taufan. Mengenakan jaket berlogo partai SRI berwarna oranye, Damianus datang didampingi sejumlah ketua DPD.

Meski jumlahnya tidak begitu banyak, rombongan ini datang membawa enam penari dari Papua. Para penari yang terdiri dari tiga laki-laki dan tiga perempuan ini menggelar Tari Mambri, tarian selamat datang khas Papua.

"Berkas kami sudah lengkap. Sudah ada dari 33 provinsi. Kami akan mengusung Bu Sri Mulyani sebagai calon presiden, kita konsiten dengan itu," ujar Damianus kepada wartawan di kantor KPU.

Akan tetapi Partai Sri sama sekali tidak memberitahukan kepada Sri Mulyani mengenai pendaftaran ke KPU ini. Begitu juga dengan izin dari Sri Mulyani mengenai rencana pencapresan tersebut.

"Tidak, tapi ya nanti mestinya beliau tahu dari pemberitaan. Kami juga tidak minta izin," papar Damianus.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fjr/nwk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
66%
Kontra
34%