Balada Polisi Saat Mengamankan Lebaran, Uang Bensin Rp 3 Ribu Per Hari

Jakarta - Pekan depan, lebih dari 5 juta orang melakukan perpindahan secara besar-besaran dari satu daerah ke daerah lainnya secara bersamaan. Selain menimbulkan masalah transportasi, faktor keamanan juga menjadi permasalahan lain yang harus ditangani.

"Kami senang jika masyarakat selamat sampai tujuan meskipun mereka terkena macet atau harus lama-lama antri di jalan/pelabuhan," kata seorang Kapolres yang tidak mau disebut namanya kepada detikcom, Sabtu (11/8/2012).

Namun dibalik tugas mulia itu, ada cerita lain yang harus mereka pendam dalam-dalam. Selain tidak bisa berlebaran bersama keluarga, mereka juga harus legowo menerima uang operasional yang minim.

"Dalam pengamanan yang digelar 16 hari ini, per anggota diberi jatah dari negara untuk uang transportasi Rp 3 ribu per hari," kisahnya.

Selain itu, negara hanya menanggung uang makan bagi 400 anggota. Padahal setiap Polres, jumlah pengamanan bisa melebihi pagu anggaran tersebut. "Uang makan Rp 30 ribu per hari untuk 400 orang. Sementara di tempat saya idealnya 525 anggota untuk bisa mengamankan satu kabupaten selama operasi ketupat," bebernya.

Jumlah ideal ini dihitung dari bentangan jalan, jumlah area yang dicover dan titik rawan kejahatan yang harus dipantau. Seperti titik macet, terminal, stasiun, kawasan pabrik, pemukiman warga, tempat keramaian hingga tempat wisata.

Selain itu, negara memberikan uang vitamin supaya mereka tetap sehat bertugas. Nilainya hanya Rp 1.000 per anggota perhari. Mereka juga harus menyisihkan uang dari kantong pribadi untuk membeli senter lantas, rompi hijau dan masker.

"Sebagai Kapolres, saya harus pintar-pintar mencari uang tambahan. Jika mengandalkan uang dari negara, ya seperti itu keadaannya," kisah pria yang juga mantan Kapolsek di salah satu polsek di Jakarta ini.

Namun sang Kapolres harus hati-hati dan harus pandai berdalih jika BPK menyelidiki sumber dana tambahan operasional tersebut. Jika salah langkah, dia bisa dilaporkan ke provost dan berbuntut panjang. "Ya harus pandai-pandai menjawab, sebab kadang auditor negara tidak mau mentolerir kondisi lapangan," ceritanya.

(asp/nvc)