"Kita sudah ada agreement atau perjanjian bahwa setiap pejabat publik PKB baik yang di legislatif atau eksekutif terindikasi saja ini harus mundur. Belum jadi tersangka harus mundur," tutur Imam di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Rabu (8/8/2012).
Menurutnya komitmen ini penting agar persoalan pribadi tidak mencoreng citra partainya. "Kita tidak ingin persoalan pribadi mereka mencoreng partai politik. Dan saya kira kalau (perjanjian) ini berlaku bagi parpol lain saya kira itu langkah baik bagi masa depan politik kita," lanjut Imam
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya enggak tahu. Karena itu bersumber dari KPK silakan KPK menyampaikannya sendiri. Kita tidak boleh bersu'udzon kepada siapapun apalagi sekarang bulan ramadan," terangnya.
PKB sebut dia, mempersilakan KPK untuk terus bekerja menangani perkara korupsi hingga tuntas. "Silakan lakukan, jangan sampai nanti menggantung atau membikin opini yang tidak baik terhadap orang. Jika seseorang sudah melanggar hukum ya sudah, lakukan upaya-upaya hukum juga," tutupnya.
(fdn/fdn)