Selasa, 07/08/2012 18:34 WIB

Komunitas Buddha Minta Kasus Rohingya Dijauhkan dari Unsur Agama

Nur Khafifah - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Konflik sektarian yang melibatkan Muslim Rohingya pecah di Myanmar. Komunitas pemeluk Buddha di Indonesia pun meminta agar kasus tersebut dijauhkan dari unsur agama.

"Secara khusus kami mendesak agar yang pertama, ketegangan yang terjadi segera dipulihkan dan dijauhkan dari unsur agama," ujar pemukan agama Buddha, Bikkhu Dhammakaro Thera.

Hal itu disampaikan di Kantor Konferensi Agung Sangha Indonesia (KASI), Plaza Center, Jl Jenderal Sudirman Kav 47, Jakarta, Selasa (7/8/2012).

Bikkhu Dhammakaro juga meminta pemerintah Myanmar segera memberikan status kewarganegaraan Myanmar secara penuh kepada komunitas Muslim Rohingya. Sebab Muslim Rohingya telah menetap selama puluhan bahkan ratusan tahun di negara Myanmar. Karena itu mereka berhak atas status kewarganegaraan yang sama dengan mayoritas warga Myanmar lain.

"Meminta pemerintah Myanmar memberi kemudahan kepada lembaga-lembaga bantuan dari luar Myanmar untuk memberikan bantuan kepada seluruh korban konflik tanpa memandang latar belakang agama," harapnya.

Bikkhu Dhammakaro juga meminta pemerintah Myanmar aktif mempertemukan pemuka-pemuka agama untuk mempererat jalinan kerja sama, dalam menciptakan perdamaian. Myanmar pun diharap memenuhi permintaan itu dengan mempertimbangkan posisinya sebagai bagian dari komunitas ASEAN.

Zainal, pengurus Center of Asian Studies (Cenas) yang hadir dalam acara tersebut mengatakan wajar komunitas Buddha di Indonesia memperhatikan apa yang dialami Muslim Rohingya. Sebab hubungan Buddhis dan Muslim di Indonesia sangat harmonis.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(vit/nwk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%