Selasa, 07/08/2012 18:34 WIB

Komunitas Buddha Minta Kasus Rohingya Dijauhkan dari Unsur Agama

Nur Khafifah - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Konflik sektarian yang melibatkan Muslim Rohingya pecah di Myanmar. Komunitas pemeluk Buddha di Indonesia pun meminta agar kasus tersebut dijauhkan dari unsur agama.

"Secara khusus kami mendesak agar yang pertama, ketegangan yang terjadi segera dipulihkan dan dijauhkan dari unsur agama," ujar pemukan agama Buddha, Bikkhu Dhammakaro Thera.

Hal itu disampaikan di Kantor Konferensi Agung Sangha Indonesia (KASI), Plaza Center, Jl Jenderal Sudirman Kav 47, Jakarta, Selasa (7/8/2012).

Bikkhu Dhammakaro juga meminta pemerintah Myanmar segera memberikan status kewarganegaraan Myanmar secara penuh kepada komunitas Muslim Rohingya. Sebab Muslim Rohingya telah menetap selama puluhan bahkan ratusan tahun di negara Myanmar. Karena itu mereka berhak atas status kewarganegaraan yang sama dengan mayoritas warga Myanmar lain.

"Meminta pemerintah Myanmar memberi kemudahan kepada lembaga-lembaga bantuan dari luar Myanmar untuk memberikan bantuan kepada seluruh korban konflik tanpa memandang latar belakang agama," harapnya.

Bikkhu Dhammakaro juga meminta pemerintah Myanmar aktif mempertemukan pemuka-pemuka agama untuk mempererat jalinan kerja sama, dalam menciptakan perdamaian. Myanmar pun diharap memenuhi permintaan itu dengan mempertimbangkan posisinya sebagai bagian dari komunitas ASEAN.

Zainal, pengurus Center of Asian Studies (Cenas) yang hadir dalam acara tersebut mengatakan wajar komunitas Buddha di Indonesia memperhatikan apa yang dialami Muslim Rohingya. Sebab hubungan Buddhis dan Muslim di Indonesia sangat harmonis.Next

Halaman 1 2

Rayakan kasih sayang anda dengan coklat. tapi bagaimana kalau coklat tersebut ternyata rekondisi? Simak di Reportase Investigasi, Pukul 16.30 WIB Hanya di TRANS TV

(vit/nwk)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Camat dan Lurah Tak Perlu Ada, Ganti Jadi Manajer Pelayanan Satu Atap

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ahok berpendapat lurah dan camat tak perlu lagi ada di Indonesia. Bila Anda setuju dengan gagasan Ahok, pilih Pro!
Pro
75%
Kontra
25%