RI Tunggu Keputusan Papua Nugini Terkait Status Djoko Tjandra

Jakarta - Pemerintah RI masih menunggu laporan dari Papua Nugini yang sudah melakukan peninjauan ulang mengenai status kewarganegaraan Djoko Tjandra. Nantinya hasil peninjaun ulang itu akan berpengaruh pada dibatalkan atau tidaknya status Djoko sebagai WN Papua Nugini.

"Pemerintah PNG lagi lakukan pembahasan intensif. Nanti hasilnya akan dilaporkan ke sini," ujar Darmono, di Gedung Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Selasa (7/8/2012).

Darmono menambahkan, pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mengundang Pemerintah Papua Nugini ke Indonesia. Adanya undangan ini agar proses kepastian status kewarganegaraan Djoko Tjandra dapat dipercepat.

"Iya kita masih pertimbangkan, mengundang kan harus siapkan segala sesuatunya," terang Darmono.

Djoko Tjandra merupakan buron dalam kasus (hak tagih) cessie Bank Bali. Kasus ini bermula pada 11 Januari 1999 ketika perjanjian pengalihan tagihaan piutang antara Bank Bali yang diwakili oleh Rudy Ramli dan Rusli Suryadi dengan Djoko Tjandra selaku Direktur Utama PT Persada Harum Lestari, mengenai tagihan utang Bank Bali terhadap Bank Tiara sebesar Rp38 miliar. Pembayaran utang kepada Bank Bali diputuskan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 11 Juni 1999.

Selain soal tagihan utang Bank Bali terhadap Bank Tiara, disusun pula perjanjian pengalihan tagihan utang antara Bank Bali dengan Djoko Tjandra mengenai tagihan piutang Bank Bali terhadap Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) dan Bank Umum Nasional (BUN) sebesar lebih dari Rp798 miliar. Pembayaran utang kepada Bank Bali diputuskan dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah perjanjian itu dibuat. Untuk perjanjian tagihan utang yang kedua ini, Joko Tjandra berperan selaku Direktur PT Era Giat Prima.

Dia diduga meninggalkan Indonesia dengan pesawat carteran dari Bandara Halim Perdanakusumah di Jakarta ke Port Moresby pada 10 Juni 2009, hanya satu hari sebelum Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan keputusan atas perkaranya. MA menyatakan Djoko Tjandra bersalah dan harus membayar denda Rp 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp 54 miliar dirampas untuk negara.

(riz/mok)