SBY Perlu Luruskan Permasalahan Polri-KPK

Jakarta - Berdasarkan undang-undang, KPK yang lebih berhak mengusut kasus simulator SIM di Korlantas Polri. Presiden SBY perlu meluruskan agar sengketa kewenangan Polri-KPK tidak terus berkepanjangan.

"Dalam kapasitasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, SBY pada akhirnya harus mengambil posisi yang jelas, dan juga sikap yang jelas tegas untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antara Polri dan KPK dalam menangani proses hukum kasus dugaan korupsi pengadaan simulator ujian SIM kendaraan bermotor di Korlantas Mabes Polri. Menghadapi masalah ini, presiden idealnya tidak mengambil posisi di area abu-abu," kata anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, kepada detikcom, Minggu (5/8/2012).

Menurut Bambang, jika dibiarkan terus maka silang pendapat antara Polri dan KPK kian meruncing. Sebagian besar masyarakat tidak akan senang dengan suasana seperti sekarang, karena yang muncul adalah kesan bahwa keadaan kian carut-marut.

"Presiden tidak boleh membiarkan keadaan seperti ini berlarut-larut. Jika Polri dan KPK dibiarkan dalam sengketa kewenangan, presiden bisa dianggap menerapkan manajemen konflik. Sebagai presiden, sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan, SBY harus hadir di tengah suasana carut-marut itu, tampil menggunakan semua wewenang yang ada padanya untuk mengakhiri sengketa kewenangan itu," kata Bambang.

Jika SBY bisa bersikap tegas, kata Bambang, maka disharmoni atau sengketa kewenangan antara Polri dengan KPK bisa diselesaikan oleh presiden dalam hitungan jam.

"Selain itu, kalau presiden berketetapan institusi apa yang berwenang menangani kasus itu, ketetapan presiden itu bukanlah sebuah intervensi atas proses hukum," tandasnya.

(van/nvt)