Abraham: KPK Lebih Dulu Menyidik Kasus Korlantas, Polri Silakan Bantu

Jakarta - Penyidikan kasus korupsi simulator SIM di Korlantas Polri oleh KPK-Polri bersinggungan setelah dua lembaga itu menetapkan tiga tersangka yang sama. Ketua KPK Abraham Samad memastikan pihaknya telah menyidik kasus ini lebih dulu.

"Saya harus tegaskan, sprintdik KPK untuk tersangka DS dan lain-lain keluar pada hari Jumat 27 Juli. KPK telah menyidik perkara ini duluan," ujar Ketua KPK Abraham Samad di kantornya, Jl Rasuna Said, Jaksel, Kamis (2/8/2012).

Merujuk pada UU 30 tahun 2002 tentang KPK, Abraham menyatakan pihaknya yang telah lebih dulu melakukan penyidikan adalah pihak yang berhak untuk menangani perkara ini.

"Berdasarkan Undang-undang maka sudah jelas dimaksudkan, KPK terlebih dulu melakukan penyidikan maka instansi lain akan membantu agar supaya penyidikan berjalan lancar. Jadi Polri dalam posisi ini membantu KPK," ujar Abraham.

Namun secara diplomatis Abraham menyatakan tidak ada rebutan perkara pada penyidikan pengadaan simulator SIM pada tahun 2011 ini. "Fungsi institusi lain itu bekerja sama. Tidak ada rebutan perkara," papar Abraham.

KPK dan Polri menetapkan tiga tersangka yang sama dalam kasus pengadaan simulator SIM di Mabes Polri, salah satunya Wakorlantas Brigjen Didik Purnomo. Mengacu pada UU, pihak Polri harus menyerahkan perkara tersebut ke KPK.

Selain Didik Purnomo dua orang lain yang menjadi 'tersangka bersama' KPK-Polri adalah pengusaha Sukotjo Bambang dan Budi Susanto.

Dalam UU 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada pasal 50 ayat 4 disebutkan, "Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh Kepolisian dan atau Kejaksaan dan KPK, penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan tersebut segera dihentikan," demikian bunyi Undang-undang tersebut.

(fjr/aan)