Keluhan itu disampaikan Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Riau, H Zulhakim, saat berdialog dengan Kepala BNP2TKI, Moh Jumhur Hidayat, di kantor Walikota Dumai, Senin (30/7).
Diskusi yang dipandu oleh Ketua Komisi I DPRD Dumai, Timo Kipda, juga menghadirkan Walikota Dumai, Chairul Anwar, serta Kepala Disnaker Pemkot Dumai Samsul Bahri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di atas kapal, para tekong ini memberikan dokumen tambahan yang diperlukan untuk mengubah status mereka untuk bekerja secara legal," tambah Zulhakim.
Malaysia, masih kata Zulhakim, memakai standar ganda. Di satu sisi mengusir TKI tak berdokumen, di sisi lain menerima para pendatang baru untuk bekerja di perkebunan dan pabrik-pabrik.
Selain ulah tekong, PPTKIS dan pemerintah kota Dumai juga mengeluhkan belum adanya penetapan Sarana Kesehatan (Sarkes) dalam memeriksa kesehatan TKI.
"Kami harus kirim TKI Dumai ke Medan untuk sekedar diperiksa kesehatannya," ujar Walikota Chairul.
Dengan adanya Sarkes, lanjut Chairul, maka akan memudahkan proses melengkapi persyaratan menjadi TKI sekaligus ada pemasukan bagi Dumai dari sektor tersebut.
Menjawab pertanyaan itu, Kepala BNP2TKI mengatakan akan segera mengkoordinasikan dengan pemerintah pusat terkait keinginan Pemkot Dumai untuk memiliki Sarkes TKI.
Jumhur setuju dengan Walikota Dumai untuk memberdayakan keberadaan Balai Latihan Kerja di Dumai guna mendorong peningkatan kompetensi TKI asal Dumai bekerja ke luar negeri.
"Bukan hanya di Malaysia peluang kerja yang bagus. Banyak negara-negara maju membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia di sektor formal," gugah Jumhur.
Di akhir kunjungan di Dumai, Kepala BNP2TKI dan rombongan menyempatkan diri mengunjungi Pelabuhan Ro-Ro dan melihat keberadaan BLK Dumai.
(cha/trq)











































