Komisi II DPR: Kepala Daerah Pakai APBD untuk Main Seks Itu Keterlaluan!

Jakarta - Komisi II DPR merespon adanya informasi bahwa kepala daerah ada yang pernah menggunakan APBD untuk bermain seks. Kemendagri dan KPK harus segera memproses masalah ini.

"Itu keterlaluan. Perilaku itu memalukan dan harus disikapi serius terutama oleh Kemendagri. KPK juga segera bertindak dan memproses penyelewengan itu. Prinsipnya penggunaan APBD yang tidak sesuai dengan peruntukaannya adalah penyimpangan," kata anggota Komisi II DPR Abdul Malik Haramain, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/7/2012).

Pengawasan harus diperketat. Agar penyelewengan APBD tidak terus terjadi. Jangan sampai uang yang seharusnya untuk rakyat malah digunakan untuk hal yang haram.

"Tentu pengawasan harus lebih kuat. KPK dan aparat penegak hukum lainnya harus lebih aktif dalam mengawasi penggunaan keuangan negara/APBD. Kedua, sebagai langkah pencegahan, Kemendagri melakukan pengawasan internal dan memberikan pendidikan dan pemahaman seputar mekanisme, prosedur dan aturan penggunaan APBD," tegasnya.

Diketahui, sejumlah kepala daerah disinyalir pernah gunakan uang negara untuk bermain seks. Hal ini disampaikan Direktur PJ KAKI KPK, Sujanarko, di sela-sela Forum Anti Korupsi ke 3, di Hotel Four Season, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (30/7/2012).

"Ada beberapa, aku nggak sebutin kepala daerah, tapi beberapa daerah korupsi habis untuk main seks saja," jelas Sujanarko.

(van/ndr)