PD: Menteri yang Sibuk Urus Parpol Sama Saja Korupsi Jabatan

Jakarta - Presiden SBY mengingatkan kepada para menteri yang berasal dari parpol untuk mundur jika tidak bisa membagi waktunya di kabinet. Partai Demokrat menilai menteri yang hanya sibuk urus parpolnya tanpa memperhatikan tugasnya di kabinet sama saja dengan korupsi jabatan.

"Kita mendukung Imbauan SBY, bahwa menteri yang tidak fokus mundur saja!" ujar Ketua DPP PD Didi Irawadi Syamsuddin kepada detikcom, Minggu (29/7/2012).

Menurut Didi, imbauan Presiden SBY ditujukan kepada menteri dari parpol ataupun non parpol agar mereka fokus bekerja dan tidak sibuk mengurus partai. Sebab ada menteri non parpol dan parpol yang lebih sibuk melakukan pencitraan.

"Pernyataan Pak SBY itu harus diartikan sebagai teguran sekaligus peringatan kepada menterinya tersebut," jelasnya.

Didi mencontohkan menteri dari parpol sibuk melakukan pencitraan melalui acara-acara temu kader, jalan sehat dan pasang iklan kinerjanya. Semua itu tidak lebih dari pencitraan diri, cenderung mengedepankan parpol dan dirinya dibanding karya yang mengatasnamakan pemerintah. Demikian pula dengan menteri non parpol yang lebih sibuk dan asyik melakukan pencitraan, sementara prestasi kementriannya belum terlihat.

"Akibatnya Presiden SBY seolah sendirian mengurus negeri ini. Sementara pemilu masih dua tahun lagi. Kementerian atau departemen tersebut sebaiknya tahu diri. Itu termasuk kategori korupsi jabatan. Bagaimanapun label pejabat negara disandangnya, protokoler tetap melekat padanya," tutur anggota Komisi III DPR ini.

Didi mengatakan seyogyanya juga lebih baik apabila ketua umum parpol tidak berada di kabinet. Karena sebagian dari mereka juga telah terang-terangan disebut-sebut partainya sebagai capres.

"Kita harus terus mendorong, agar ketua umum partai tidak boleh lagi merangkap sebagai pejabat negara, tetapi masih punya hak untuk maju sebagai presiden. Akan lebih elok jika mereka mengabdi membesarkan partai dan mencetak negarawan-negarawan besar untuk negeri ini,"tutupnya.

Dinamika politik setelah Ramadan ini dipastikan akan meningkat seiring persiapan parpol menghadapi Pemilu dan Pilpres 2014. Bila ada menteri yang merupakan kader parpol merasa tidak sanggup membagi energinya dengan tugas pemerintahan, Presiden SBY mempersilakan untuk mengundurkan diri secara baik-baik dari KIB II.

(mpr/spt)