Detik.com News
Detik.com
Minggu, 29/07/2012 07:18 WIB

Anggota Kompolnas: Kasus SMA Don Bosco Tanggung Jawab Penuh Sekolah

Salmah Muslimah - detikNews
Jakarta - Siswa korban dugaan penganiayaan senior di SMA Don Bosco, Pondok Indah, Jakarta Selatan membawa kasusnya ke ranah hukum. Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Adrianus Meliala berpendapat agar kasus ini diselesaikan secara musyarawarah oleh sekolah.

"Tidak usah sampai dibawa ke ranah hukum," kata Adrianus kepada detikcom, Sabtu, (28/7/2012).

Menurutnya, sanksi tertinggi yang bisa diberikan berupa pemberhentian dari sekolah. Akan tetapi jika masih bisa diberikan peringatan terlebih dulu atau pemberhentian sementara.

"Pelakunya dipanggil diberikan sanksi peringatan," ucap Adrianus.

Adrianus menambahkan, kejadian penganiayaan ini dilakukan senior kepada juniornya di lingkungan sekolah. Sehingga secara otomatis menjadi tanggung jawab sekolah untuk menyelesaikan masalah ini.

"Jangan sampai masuk ke pidana, tetap sekolah saja yang punya akses pada masalah itu," ujarnya.

Berdasarkan laporan kepolisian kejadian tersebut bermula ketika sekolah tersebut tengah mengadakan masa orientasi siswa baru pada 16-18 Juli. Tapi pihak sekolah menyebutnya di luar masa MOS pada 24 Juli. Tindak kekerasan tersebut diduga dilakukan oleh 8 senior sekolah dan menimpa 7 juniornya yang baru masuk.





Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(slm/fjp)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Senin, 23/02/2015 10:27 WIB
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif
    Komjen Badrodin: Penertiban Internal agar Tak Terjangkit Hedonis-Konsumtif Wakil Kapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri. Komjen Badrodin mengakui masih banyak perbaikan yang perlu dilakukan di jajaran Polri. Dia juga dengan besar hati mengakui masih banyak penyimpangan yang perlu ditertibkan. Apa saja?
ProKontra Index »

MA Harus Turun Tangan Setop 'Sarpin Effect'!

Putusan hakim PN Jaksel Sarpin Rizaldi yang memperbolehkan status tersangka jadi materi gugatan praperadilan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum di Indonesia. "MA harus menyetop. Segera batalkan putusan Sarpin. Kalau tidak, semua tersangka akan melakukan hal yang sama," jelas FH Unsoed Purwokerto, Prof Dr Hibnu Nugroho. Bila Anda setuju dengan Prof Hibnu, pilih Pro!
Pro
95%
Kontra
5%