detikcom
Minggu, 29/07/2012 07:18 WIB

Anggota Kompolnas: Kasus SMA Don Bosco Tanggung Jawab Penuh Sekolah

Salmah Muslimah - detikNews
Jakarta - Siswa korban dugaan penganiayaan senior di SMA Don Bosco, Pondok Indah, Jakarta Selatan membawa kasusnya ke ranah hukum. Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Adrianus Meliala berpendapat agar kasus ini diselesaikan secara musyarawarah oleh sekolah.

"Tidak usah sampai dibawa ke ranah hukum," kata Adrianus kepada detikcom, Sabtu, (28/7/2012).

Menurutnya, sanksi tertinggi yang bisa diberikan berupa pemberhentian dari sekolah. Akan tetapi jika masih bisa diberikan peringatan terlebih dulu atau pemberhentian sementara.

"Pelakunya dipanggil diberikan sanksi peringatan," ucap Adrianus.

Adrianus menambahkan, kejadian penganiayaan ini dilakukan senior kepada juniornya di lingkungan sekolah. Sehingga secara otomatis menjadi tanggung jawab sekolah untuk menyelesaikan masalah ini.

"Jangan sampai masuk ke pidana, tetap sekolah saja yang punya akses pada masalah itu," ujarnya.

Berdasarkan laporan kepolisian kejadian tersebut bermula ketika sekolah tersebut tengah mengadakan masa orientasi siswa baru pada 16-18 Juli. Tapi pihak sekolah menyebutnya di luar masa MOS pada 24 Juli. Tindak kekerasan tersebut diduga dilakukan oleh 8 senior sekolah dan menimpa 7 juniornya yang baru masuk.





Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(slm/fjp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Jokowi Harus Dengarkan Informasi KPK agar Ciptakan Kabinet Bersih

KPK mengatakan 43 nama calon menteri yang diberikan Jokowi, setengahnya memiliki rapor merah atau incaran KPK. Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengimbau agar Jokowi harus mendengarkan informasi dari KPK tersebut agar dapat menciptakan kabinet yang bersih.Bila Anda setuju dengan Ari Dwipayanya, pilih Pro!
Pro
61%
Kontra
39%