Minggu, 29/07/2012 07:18 WIB

Anggota Kompolnas: Kasus SMA Don Bosco Tanggung Jawab Penuh Sekolah

Salmah Muslimah - detikNews
Jakarta - Siswa korban dugaan penganiayaan senior di SMA Don Bosco, Pondok Indah, Jakarta Selatan membawa kasusnya ke ranah hukum. Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Adrianus Meliala berpendapat agar kasus ini diselesaikan secara musyarawarah oleh sekolah.

"Tidak usah sampai dibawa ke ranah hukum," kata Adrianus kepada detikcom, Sabtu, (28/7/2012).

Menurutnya, sanksi tertinggi yang bisa diberikan berupa pemberhentian dari sekolah. Akan tetapi jika masih bisa diberikan peringatan terlebih dulu atau pemberhentian sementara.

"Pelakunya dipanggil diberikan sanksi peringatan," ucap Adrianus.

Adrianus menambahkan, kejadian penganiayaan ini dilakukan senior kepada juniornya di lingkungan sekolah. Sehingga secara otomatis menjadi tanggung jawab sekolah untuk menyelesaikan masalah ini.

"Jangan sampai masuk ke pidana, tetap sekolah saja yang punya akses pada masalah itu," ujarnya.

Berdasarkan laporan kepolisian kejadian tersebut bermula ketika sekolah tersebut tengah mengadakan masa orientasi siswa baru pada 16-18 Juli. Tapi pihak sekolah menyebutnya di luar masa MOS pada 24 Juli. Tindak kekerasan tersebut diduga dilakukan oleh 8 senior sekolah dan menimpa 7 juniornya yang baru masuk.





Ikuti berbagai peristiwa menarik yang terjadi sepanjang hari ini hanya di "Reportase" TRANS TV Senin - Jumat pukul 16.45 WIB

(slm/fjp)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 14/09/2014 14:52 WIB
    Lulung: Yang Penting Pak Ahok Manis Bicara, Ai Dukung
    Gb Haji Lulung mengaku sudah tidak ada masalah dengan Ahok yang bersuara keras soal kebobrokan DPRD jika pilkada tidak dilakukan langsung. Dia mengingatkan Ahok berhati-hati bicara sehingga tidak ada yang tersinggung.
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
42%
Kontra
58%