detikcom
Kamis, 19/07/2012 19:44 WIB

Menag: 1 Ramadan Jatuh Pada Sabtu 21 Juli

Rivki - detikNews
Jakarta - Setelah pemantauan hilal dilakukan di beberapa titik di Indonesia, akhirnya ditetapkan 1 Ramadan 1433 H jatuh pada Sabtu, 21 Juli 2012. Tidak ada perbedaan pendapat dalam sidang itsbat yang digelar malam ini dengan melibatkan sejumlah ormas Islam.

"Sesuai laporan tadi dan pencermatam pertimbangan yang dilakukan di berbagai tempat tadi, bahwa hilal tidak bisa dilihat. Oleh karenanya, 1 Ramadan 1433 H jatuh pada hari Sabtu 21 Juli 2012," ujar Menteri Agama Suryadarma Ali dalam jumpa pers usai sidang isbat di Kantor Kemenag, Jalan MH Thamrin, Kamis (19/7/2012).

Keputusan itu dibacakan setelah pembacaan laporan pengamatan hilal oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Binmas), Kementerian Agama, Ahmad Jauhari.

"Laporan rukyat yang masuk ke pusat sebanyak 38 lokasi. Semuanya menyatakan tidak melihat hilal," ujar Jauhari.

Titik lokasi pemantauan antara lain Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Sultengara, Sulut, Sultengah, NTT, Bali, NTB, Sulsel, Mamuju, Kaltengah, Kaltim, Kalbar, Kaltim, Kalsel, Jatim, DIY, Jateng, hingga Aceh.

Sejumlah tokoh Islam telah hadir di antaranya Ketua Komisi VIII DPR, Ida Fauziah, Perwakilan dari BMKG, perwakilan ormas Islam seperti Persis, HTI dan sebagainya, PBNU, dan lembaga Islam seperti MUI, Dewan Masjid Indonesia, Badan Hisab Rukyat, dan ICMI.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(rmd/nwk)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Motor akan Dilarang Melintas di Jalan Protokol Jakarta

Pada Desember 2014 mendatang motor tidak diperbolehkan untuk melintas di Bundaran HI hingga Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rencananya motor akan dilarang di semua jalan protokol yang ada di Jakarta. Bila Anda setuju dengan kebijakan Pemprov DKI ini, pilih Pro!
Pro
34%
Kontra
66%