Digoyang Kasus Alquran, Golkar Harus Tinggalkan Politik Gizi

Jakarta - Partai Golkar menghadapi masalah serius dengan tersangkutnya Zulkarnaen Djabbar dalam suap pengadaan Alquran Kemenag. Golkar harus mereformasi diri demi citranya.

"Alquran ini menurut saya serius sekali. Kok teganya mengkorupsi pengadaan Alquran. Ini tentunya sangat menohok ke Golkar sendiri dan dianggap bagaimana mengelola kader. Apakah Golkar masih mengutamakan gizinya sehingga kader harus memberi masukan sebesar-besarnya sampai harus melanggar hukum. Karena ini menyangkut kaidah dan akidah," kata pengamat politik LIPI Siti Zuhro kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/7/2012).

Golkar mestinya tak tinggal diam membisu. Tapi harus membersihkan kadernya yang tersangkut hukum. Tindakan tegas bisa saja mengembalikan kepercayaan masyarakat.

"Menurut saya, Golkar bisa merespon kegeraman masyarakat. Seharusnya segera dipecat. Kita usulkan reformasi besar-besaran parpol," katanya.

Meski diakui Siti, Golkar tak akan begitu saja ambruk seperti PD. Sebab, secara partai, Golkar termasuk solid.

"Tapi mereka kan solid. Yang harus dilakukan Golkar itu harus meninggalkan politik gizi. Harus meninggalkan ikon dari politik gizi. Kalau kedewasaannya kadernya bagus tapi gizi membuat tidak bagus. Jadi kader tak usah dipaksa memberi masukan gizi," kata Siti.

Lebih jauh Siti mendorong politisi yang melanggar hukum untuk malu dan mengundurkan diri. Menurutnya pejabat yang melanggar hukum harus memberi contoh kepada rakyat.

"Jadi ke depan kita harus menggerakkan satu gagasan yang dimana rasa malu berujung pada itikad untuk mengundurkan diri. Jadi kita gaungkan, kita promosikan, kita gerakkan budaya malu bagi semua pejabat publik dan politisi yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma. Kalau tidak mau mundur masyarakat punya hak untuk mempermalukan. Karena semua terkait pejabat publik itu menjadi domain publik bukan privat,"ungkapnya.

(van/trq)