KPK Minta Parpol Cegah Anggotanya Recoki Proyek Pemerintah

Jakarta - Kasus dugaan korupsi proyek Hambalang dan Wisma Atlet tak terlepas dari tanggung jawab partai politik. Kekuatan partai mempengaruhi pengambilan keputusan dalam proyek tersebut. Ini harus dicegah.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengatakan, partai politik harus mencegah anggotanya bermain-main di proyek pemerintah. Proses tender harus dilaksanakan secara objektif.

"Pencegahan itu kan dari masing-masing partai politik," kata Busyro di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (18/7/2012) malam.

Selain itu, KPK juga pernah berbicara langsung pada masing-masing partai soal fenomena ini lewat sebuah program Focus Group Discussion (FGD). Saat itu, Busyro bicara soal praktik-praktik korupsi yang timbul dan kaitannya dengan partai politik.

"Jadi kita kembalikan pada masing-masing partai," terangnya.

Wakil Ketua KPK lainnya, Zulkarnain mengatakan, tim KPK sudah melakukan kajian soal praktik kotor politisi dalam proyek pemerintah. Hasilnya nanti akan diintegrasikan dengan temuan di kasus-kasus yang sedang ditangani penindakan KPK.

"Penindakan dan pencegahan itu kita lakukan terintegrasi, nanti pasti jadi bahan pencegahan," tegasnya.

KPK saat ini tengah menangani sejumlah kasus yang berkaitan dengan keterlibatan anggota partai politik. Beberapa di antaranya adalah Kasus Hambalang, Kasus Suap Wisma Atlet, Kasus Pembahasan Anggaran Pengadaan Alquran, dan kasus suap PON di Riau.

(mad/mad)