detikcom
Rabu, 18/07/2012 12:12 WIB

Golkar Tak Setuju Foke Mundur, Putaran Dua Tetap Harus Digelar

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Partai Golkar tak sepakat dengan dorongan agar Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mundur agar Pilgub DKI cukup satu putaran. Toh pemilih diyakini akan tetap setia dengan pilihannya.

"Kita harus belajar taat aturan ya. Karena peraturan KPUD seperti itu, artinya hal tersebut dibuat dengan belajar dari pilkada yang ada. Pastinya ada kekhususan sehingga harus 50 persen ke atas. Jika memang optimis, jalani saja peraturan tersebut. Toh pemilih pasti akan tetap setia dengan pilihannya," kata Wasekjen Golkar, Nurul Arifin, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2012).

Pandangan senada disampaikan Ketua DPP PPP Arwani Thomafi. Menurutnya Gerindra tak perlu mendorong Foke mundur.

"Makin aneh-aneh saja usulan itu. Kalau mau bicara prinsip dan substansi, jujur saja bahwa Pilkada langsung banyak melahirkan mudhorot atau kerugian. Selain menyedot anggaran negara yang tidak sedikit, biaya kampanye super mahal, menyita banyak waktu juga faktanya semakin banyak melahirkan praktek korupsi," kata Arwani.

Arwani mendorong adanya revisi UU Pilkada menyangkut sejumlah regulasi. Kalau perlu dorongan agar Gubernur dipilih DPRD atau pemerintah pusat segera direalisasikan.

"Saat ini apapun alasannya, siapapun harus siap untuk bertarung di putaran kedua. Aturannya seperti itu. Dalam pembahasan RUU Pilkada, FPPP akan mengusulkan agar pelaksanaan pilkada langsung dikaji kembali," pungkasnya.

(van/ndr)





Sponsored Link

Komentar (0 Komentar)

    Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
    Tampilkan Komentar di:        

    Redaksi: redaksi[at]detik.com
    Informasi pemasangan iklan
    hubungi : sales[at]detik.com
    • Selasa, 14/05/2013 14:56 WIB
      50 Tahun Integrasi Irian Barat ke NKRI
      Tokoh Integrasi Papua Yahya Solosa: Riak Separatisme Memang Ada
      Gb Pada 1 Mei lalu bertepatan dengan 50 tahun integrasi Irian Barat (sekarang Papua) ke Indonesia. Namun pertanyaan saat ini tentunya adalah, selama setengah abad, adakah makna bergabungnya Papua ke wilayah Indonesia bagi masyarakatnya?
    ProKontra Index »

    Melawan KPK Jadi Bumerang Buat PKS

    PKS melakukan perlawanan ke KPK dengan akan melaporkan penyidik KPK ke Mabes Polri. Menurut konsultan politik Dimas Oky Nugroho dari Akar Rumput Strategic Political Consulting, aksi PKS ini justru akan menjadi bumerang, kehilangan simpati publik. Lebih baik, PKS tak ikut campur dalam kasus Luthfi Hasan Ishaaq. PKS bisa mencontoh partai lainnya bila berhadapan dengan KPK dengan melakukan pembersihan internal. Bila Anda setuju dengan pernyataan Dimas Oky Nugroho, pilih Pro!
    Pro
    46%
    Kontra
    54%
    Cari Penawaran Terbaik di Sini
    Info Promosi Travel