Putus MK Bisa Cepat Jika Jokowi yang Menggugat Pilgub 1 Putaran

Jakarta - Tiga warga Jakarta mengajukan gugatan mengenai pemilihan gubernur (Pilgub) satu putaran ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pengamat hukum tata negara Dr Irman Putra Sidin, menilai gugatan ini bisa cepat diputus asalkan yang mengajukan adalah pasangan Jokowi-Ahok.

"Warga boleh mengajukan gugatan tapi MK memprosesnya akan lama, bisa 6 bulan, mungkin juga 1 tahun. Kalau MK memutus setelah putaran kedua digelar, akan sia-sia putusan MK itu," kata Irman saat berbincang dengan detikcom, Minggu (15/7/2012).

Guna mempercepat proses, maka pihak yang dirugikan langsung dengan adanya dua putaran lah yang harus mengajukan keberatan. Yaitu para peserta Pilgub Jakarta 2012, terutama pemilik suara terbanyak.

"Yang paling berkepentingan adalah Jokowi-Ahok. Jika keduanya yang menggugat ke MK, maka MK bisa memproses secara cepat, sebelum hari pencoblosan tahap dua. Sebab Jokowi-Ahok yang paling mempunyai kebutuhan konstitusional dalam perkara ini," papar Irman.

Bagi Irman, gugatan kali ini bukan masalah politik, tetapi murni masalah hukum. Sehingga Jokowi-Ahok harus berani memunculkan dirinya demi tegaknya konstitusi secara benar.

"Ini bukan masalah politis, tapi memang MK tempat memutus perkara-perkara seperti ini," ujar Irman.

Ketiga warga yang mengajukan gugatan tersebut yakni Abdul Havid, warga Cipinang Asem, Jakarta Timur, M Huda, warga Rawamangun, Jakarta Timur dan Satrio Fauziadamardji, warga Cilandak Jakarta Selatan.

Mereka menggugat UU No 29/2007 tentang Pemprov DKI. Menurut mereka, pelaksanaan Pilgub 2 putaran dinilai melanggar pasal 24A ayat 1, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28 1 ayat 2 UUD 45. Padahal menurut mereka putaran kedua itu hanya mengacu pada satu UU No 29/2007 yaitu yang menyuarakan apabila tidak tercapai 50 persen plus.


(asp/nal)