Gugatan 2 Putaran Pilgub DKI Dinilai Berpeluang Kecil Untuk Menang

Jakarta - 3 warga DKI yang menginginkan pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta cukup satu putaran menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut dinilai memiliki peluang kecil untuk dikabulkan.

"Hampir mustahil menang. MK terlalu gila jika mengabulkan gugatan tersebut," ungkap Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun saat berbincang dengan detikcom, Jumat (13/7/2012).

Refly mengatakan acuan yang digunakan oleh KPU adalah UU 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara. Sama seperti halnya di Aceh dan Papua yang memiliki kriteria daerah khusus, maka DKI Jakarta juga memiliki aturan khusus yang digunakannya.

"Di Aceh ada pemilu yang diikuti partai lokal, di Papua kepala daerah harus ada orang Papua. Kalau di DKI harus 50 persen plus 1, kalau di daerah lain hanya 30 persen. UU ini bersifat khusus atau lex spesialis. Kalau misalnya sudah diatur berlaku ketentuan itu, kalau tidak diatur maka mengacu pada ketentuan lain," paparnya.

Menurut Refly seharusnya ketiga warga Jakarta tersebut melakukan gugatan sebelum Pilgub digelar. Jika gugatan diajukan setelah Pilgub digelar, bahkan hasil hitung cepat sudah mengetahui siapa pasangan dengan suara terbanyak, maka hal itu dapat merusak kualitas Pilgub itu sendiri.

"Pemilu rusak jika gugatan diajukan setelah hasil sudah diketahui. Semua regulasi harus jelas sebelum pemilu dimulai. Kalau sekarang digugat hanya cari sensasi saja," tuturnya.

Seperti diketahui ketiga warga yang mengajukan gugatan adalah warga Cipinang Asem, Jakarta Timur, bernama Abdul Havid Permana; warga Rawamangun, Jakarta Timur, bernama M Huda; dan warga Cilandak, Jakarta Selatan, bernama Satrio Fauzia Damardji. Menurut mereka pemilu 2 putaran hanya akan menghamburkan uang APBD. Oleh karena itu mereka mengajukan uji materiil UU 29/2007 tentang Pemprov DKI Jakarta sebagai Ibukota.

(mpr/fiq)