detikcom
Jumat, 13/07/2012 19:59 WIB

M Nuh: Penerimaan Siswa Baru Tak Boleh Diintervensi Siapapun

Pandu Triyuda - detikNews
Jakarta - Empat orang anggota DPRD Bandung diduga menyalahgunakan wewenang dalam penerimaan siswa baru di Bandung. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh menegaskan bahwa tidak boleh ada intervensi siapapun dalam proses penerimaan siswa baru.

"Siapapun orangnya itu tidak boleh melakukan intervensi sistem penerimaan peserta didik. Entah itu anggota DPRD, wali kota atau bupati, kalau nilainya tidak cukup ya tidak lulus," tegas M Nuh di kantornya Jl Sudirman, Jakarta, Jumat (13/7/2012).

M Nuh mengatakan seleksi penerimaan siswa baru atau mahasiswa basisnya adalah akademik. "Jadi yang dinilai adalah peringkat akademik," jelasnya.

Meski begitu, mantan rektor ITS ini menilai jika ada yang menulis surat meminta tolong terkait penerimaan siswa baru hal itu boleh-boleh saja. Namun hal tersebut tidak perlu dituruti.

"Justru tapi yang paling penting adalah dua hal: pertama sekolahnya harus kita lindungi, jangan menerima titipan-titipan. Karena bisa jadi mereka takutnya menerima intimidasi. Kedua, bagi pejabat di daerah pahamilah jangan melakukan intervensi-intervensi seperti itu, nanti akan memberatkan dari sekolah itu sendiri," paparnya.

(mpr/rmd)





Sponsored Link

Komentar (0 Komentar)

    Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
    Tampilkan Komentar di:        

    Redaksi: redaksi[at]detik.com
    Informasi pemasangan iklan
    hubungi : sales[at]detik.com
    • Selasa, 14/05/2013 14:56 WIB
      50 Tahun Integrasi Irian Barat ke NKRI
      Tokoh Integrasi Papua Yahya Solosa: Riak Separatisme Memang Ada
      Gb Pada 1 Mei lalu bertepatan dengan 50 tahun integrasi Irian Barat (sekarang Papua) ke Indonesia. Namun pertanyaan saat ini tentunya adalah, selama setengah abad, adakah makna bergabungnya Papua ke wilayah Indonesia bagi masyarakatnya?
    ProKontra Index »

    Melawan KPK Jadi Bumerang Buat PKS

    PKS melakukan perlawanan ke KPK dengan akan melaporkan penyidik KPK ke Mabes Polri. Menurut konsultan politik Dimas Oky Nugroho dari Akar Rumput Strategic Political Consulting, aksi PKS ini justru akan menjadi bumerang, kehilangan simpati publik. Lebih baik, PKS tak ikut campur dalam kasus Luthfi Hasan Ishaaq. PKS bisa mencontoh partai lainnya bila berhadapan dengan KPK dengan melakukan pembersihan internal. Bila Anda setuju dengan pernyataan Dimas Oky Nugroho, pilih Pro!
    Pro
    46%
    Kontra
    54%
    Cari Penawaran Terbaik di Sini
    Info Promosi Travel