Nono Sampono Kecewa Persoalan DPT Terkesan Dilupakan

Jakarta - Calon Wakil Gubernur, Nono Sampono, kecewa karena persoalan Pilkada DKI Jakarta seperti DPT jadi 'menghilang'. Ia juga menyayangkan sikap warga Jakarta yang terkesan membiarkan masalah ini menjadi sesuatu yang lumrah.

"Saya bingung, kenapa kok sudah tahu akan ada masalah DPT di kemudian hari tapi semua pihak seperti tenang-tenang saja membiarkan. Ini masih ada waktu untuk mengkoreksi dan mencegah kekecewaan yang lebih mendalam. Lihat saja di semua aspek pilkada ini menyedihkan, DPT kacau, kekerasan merajalela, sampai terjadi pembacokan dan penculikan, dan diskriminasi terjadi di mana-mana," kata Nono melalui rilis yang diterima detikcom, Minggu (1/7/2012).

Nono melihat persoalan DPT yang 'tenggelam' menunjukkan masyarakat Jakarta bersikap apatis. Ia mengaku sedih melihat hal tersebut hingga relawannya harus menerima 25 jahitan dan satu lagi belum diketahui keberadaannya.

"Saya sangat geram dan tidak akan tinggal diam sampai pelakunya tertangkap," curiga Nono.

Nono Sampono merupakan pasangan calon gubernur DKI Jakarta Alex Noerdin yang didukung oleh partai Golkar. Nono telah melaporkan kejadian yang menimpa relawannya ke Polda Metro Jaya sabtu lalu (30/6).

Di samping itu, kisruh DPT merupakan masalah substansial dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 11 Juli nanti. Hal ini merupakan penilaian dari Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP) beberapa waktu lalu.

"Saya melihatnya sangat substansial. Ini soal hak politik warga negara. Karena dari sini demokrasi dalam konteks pemilukada DKI akan teruji," kata Jojo Rohi KIPP, Rabu (27/6).

Dalam rilis yang sama, pengamat politik Universitas Padjajaran, Dede Mariana, menilai persoalan DPT harus segera dituntaskan. Cara terbaik menuntaskan persoalan tersebut adalah dengan mediasi antara KPU Provinsi DKI Jakarta dengan penggugat.

"Jika belum putus, mestinya tahapan pemilukada distop dulu sementara sampai masalah ini tuntas dan diputus di pengadilan. Saya melihat bahwa masyarakat menyimpulkan ada dugaan keterlibatan birokrasi pemerintahan provinsi DKI dalam kisruh ini. Karena birokrasi di bawah kendali gubernur, maka siapa pun gubernurnya, pasti akan mendapat tudingan miring. Kebetulan gubernurnya sekarang Fauzi Bowo, jika gubernurnya Faisal Basri atau Hendardji, ya akan dituduh juga terlibat," kata Dede.

(vid/mok)