Heboh Gedung Baru KPK, Priyo Kembali Singgung Gedung DPR

Jakarta - Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso beranggapan belum disetujuinya usulan pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikarenakan efisiensi anggaran. Namun bila usulan gedung baru KPK disetujui, Priyo berharap proyek pembangunan gedung milik pemerintah termasuk DPR kembali dilanjutkan.

"Apakah KPK kita beri persetujuan secara istimewa, pada saat anggaran untuk membangun gedung-gedung pemerintah termasuk gedung dewan kita tunda karena memang demi efisiensi anggaran negara," kata Priyo di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/6/2012).

Priyo menegaskan lembaga negara atau kementerian tidak boleh diistimewakan dalam pengajuan anggarannya. Priyo kembali menyinggung dibatalkanya proyek gedung baru DPR meski kondisinya overload sama seperti alasan yang dikemukakan KPK.

"Kemarin gedung DPR kita tunda meski sangat mendesak karena overload. Itu karena memang pertimbangan untuk efisiensi anggaran. Demikian pula beberapa kantor-kantor pemerintah termasuk permintaan beberapa lembaga kita juga tunda," pungkasnya.

Menyiasati kelebihan kapasitas di gedung KPK Jalan Rasuna Said Kavling C1, Jaksel, Priyo menyarankan agar KPK mencari gedung kosong milik pemerintah. "Bisa saja dipinjamkan atau dihibahkan kepada KPK, nanti kita bantu untuk renovasi," tuturnya.

Namun bila opsi itu tetap menemui jalan buntu maka DPR melalui Komisi III akan menyetujui pembangunan gedung baru komisi antikorupsi. "Tetapi habis ini kemudian gedung-gedung yang mendesak lainnya mestinya juga harus lebih dipertimbangkan untuk disetujui. Mestinya harus ada pemikiran yanng equal. Semuanya yang mendesak kita perlu bangun kita bangun," kata Priyo.

(fdn/rmd)