Pos pemantauan ini rencananya bakal dibuka pada hari ini pukul 12.30 WIB di gedung Ombudsman RI di Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Senin (25/6/2012). Selain di Jakarta, ada pos lain yang dibuka di 7 perwakilan ombudsman dan jejaring ICW di daerah.
"Berdasarkan pemantauan tahun sebelumnya koalisi masyarakat sipil menemukan banyak pengaduan penerimaan siswa baru dan daftar ulang siswa. Dalam penerimaan siswa baru misalnya, masalah yang paling menonjol adalah pungutan yang siswa dan orang tua murid," kata aktivis ICW, Febri Hendri, dalam rilisnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Febri, pihak sekolah seharusnya tidak perlu memberlakukan biaya daftar ulang pada siswa. Anggaran untuk itu sudah dipenuhi oleh pemerintah. Siswa hanya perlu melengkapi syarat administrasi saja.
"Tahun ini pemantauan diperluas pada jenjang pendidikan tinggi. Hal ini dilakukan mengingat adanya pengaduan mahasiswa dan publik atas penerimaan mahasiswa baru baik di PTN (Perguruan Tinggi Negeri) atau PTS (Perguruan Tinggi Swasta) pada posko pemantauan masyarakat sipil," jelasnya.
(mad/mad)