'Ada Harga Ada Rupa', Konsumen Kereta Jangan Jadi Kambing Hitam

Jakarta - Pernyataan Direktur Utama PT KAI Ignasius Jonan "Ada harga ada rupa, tarif Rp 7.000 AC mati wajar", menuai kritik. YLKI meminta agar konsumen tidak dijadikan kambing hitam masalah interen PT KAI.

"Kalau masalah PSO (subsidi) ini kan masalah interen PT KAI dengan pemerintah, jadi jangan konsumen dijadian kambing hitam kalau ada masalah itu," kata Tulus Abadi, pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), kepada detikcom, Jumat (22/6/2012).

Tulus mengatakan, pernyataan Jonan itu tidak memahami kondisi konsumen dan tidak tepat. "Pernyataan itu kurang memahami konsumen, konsumen kan tahunya produk akhir," katanya.

Tulus mengakui, PSO memang selalu menjadi masalah bagi PT KAI. Pemberian PSO ini tidak pernah naik, selain itu pencairannya juga selalu dicicil sehingga mengganggu cashflow PT KAI.

"Setiap PT KAI mau menaikkan harga, pemerintah selalu menyatakan sudah ada PSO jadi tidak boleh naik. Padahal PSO-nya tidak pernah naik dan diicrit-icrit pemberiannya," katanya.

Mengenai tarif KRL yang jauh lebih murah dari bus, Tulus mengatakan tarif kereta memang sewajarnya lebih murah dari bus. Hal ini disebabkan daya angkut kereta jauh lebih besar sehingga bisa meminimalkan biaya angkut.

"Jadi tidak relevan membandingkan harga tiket kereta dengan harga ongkos bus," katanya.

Sebelumnya Ignasius Jonan mengatakan, masalah yang masih dihadapi PT KAI antara lain subsidi (PSO) yang tidak mencukupi untuk kereta ekonomi dan tarif kereta kelas ekonomi tak berubah sejak 2002 lalu. Hal ini secara langsung akan mempengaruhi tingkat layanan dan sarana menjadi rendah, termasuk layanan kereta komuter Jabodetabek bertarif Rp 7.000.

"Ada harga ada rupa, tarif Rp 7.000 AC mati wajar," katanya di Plaza Senayan, Jakarta, Kamis (21/6/2012).

Ia mengatakan di seluruh dunia tarif kereta dipastikan lebih mahal dari bus. Hal yang berbeda justru terjadi di Indonesia.

Menurutnya anggaran PSO tahun 2012 yang belum mencukupi, ini diperparah dengan belum cairnya anggaran tersebut hingga kini. Jonan berharap kuasa pemegang anggaran memiliki standar soal waktu pencairan anggaran PSO kereta api. Tahun lalu saja PT KAI harus mensubsidi silang kepada kereta kelas ekonomi dari pendapatan angkutan barang sekitar Rp 400 miliar.

"Saya nombok Rp 400 miliar tahun lalu," katanya.

Jonan juga mengusulkan agar diterapkan single tariff untuk semua layanan kereta dengan besaran subsidi yang ditetapkan. Hal ini sudah ia sampaikan beberapa kali ke pemerintah namun belum mendapatkan respons.

(nal/nrl)