Kasubbag Sekretariat Banggar: Kode DPID Bukan Pimpinan DPR

Kasubbag Sekretariat Banggar: Kode DPID Bukan Pimpinan DPR

- detikNews
Kamis, 21 Jun 2012 13:26 WIB
Jakarta - Kasubbag rapat sekretariat Banggar DPR Nando dipanggil Ketua DPR Marzuki Alie dalam konferensi pers. Dia memberi sejumlah penjelasan.

Nando menjelaskan kode-kode DPID, bukan pimpinan DPR. Namun dia tak menjelaskan apa kode-kode tersebut.

"Saya tidak pernah sebut nama Ketua DPR dalam BAP. Tanggal diperiksa saya lupa. Saya sudah jelaskan semuanya ke KPK," kata Nando dalam konferensi pers, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/6/2013).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menegaskan tidak menyebut nama pimpinan DPR. Juga dalam kode-kode yang ada di laptopnya.

"Saya juga tidak pernah sebut nama pimpinan DPR yang lain juga," katanya.

Badan Anggaran (Banggar) DPR merupakan tempat untuk menggodok segala macam anggaran yang diajukan pemerintah, termasuk dana untuk pembangunan di daerah. Ternyata dalam daftar daerah penerima di Banggar, sudah ditandai dengan kode-kode partai.

Hal tersebut terungkap dalam salah satu data yang berasal dari laptop yang ada di sekretariat Banggar. Laptop itu disita KPK setelah dilakukan penggeledahan di sejumlah ruang Banggar pada 10 Februari silam.

Dalam inventaris mengenai rencana pembagian DPID untuk daerah-daerah tahun anggaran 2011 itu, tertera daftar 524 daerah calon penerima. Uniknya dalam list tersebut, setiap daerahnya sudah diberi kode-kode dan warna-warna tertentu.

Kode-kode tersebut antara lain: Pim, PKB, Han, PD, PPD, PKS, PAN, PPP, PDIP, PG. Ada juga P1, P2, P3, P4. Kode-kode itu tertulis dengan warna tinta yang berbeda-beda antara lain biru, merah, coklat, dan hitam.

Menurut sumber detikcom yang telah mendapat penjelasan mengenai data tersebut mengatakan, kode-kode itu merupakan inisial dari partai-partai yang ada di Banggar. Sedangkan P1-P4 merupakan kode untuk pimpinan Banggar.

(van/aan)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads