Senin, 11/06/2012 16:29 WIB

Kepala BIN: Masyarakat Papua Harus Tolak Kelompok Bersenjata

Rachmadin Ismail - detikNews
Halaman 1 dari 3
Jakarta - Aksi penembakan yang terjadi di Papua, semakin meresahkan karena berlangsung di perkotaan. Untuk mengatasinya, tidak hanya peran aparat keamanan saja, masyarakat Papua juga harus ikut turun tangan.

"Kalau masyarakat ini tidak memberikan dukungan kepada mereka yang ingin merdeka, itu tidak akan ada. Jadi peran serta masyarakat itu kita butuhkan," ujar Kepala BIN Marciano Norman.

Marciano meminta agar masyarakat tidak apriori terhadap operasi yang dilakukan aparat. Segala bentuk informasi penting bagi pengamanan Papua.

Berikut wawancara dengan Marciano Norman saat ditemui usai mendampingi Presiden SBY melakukan kunjungan kerja di Bali, Senin (11/6/2012):

Bagaimana situasi Papua, Pak?

Tadi malam masih ada penembakan. Korbannya tukang ojek di depan kampus. Jadi bukan mahasiswa, tukang ojek yang sehari-hari bekerja di depan kampus.

Korban tukang ojek ini selama ini ada dua. Ini di Jayapura, sebelumnya ada tukang ojek yang juga pegawai PNS. Kerawanan khususnya di malam hari memang sangat tinggi. Seperti yang sudah saya katakan, ini ada bukti kuat ini kelompok bersenjata itu sudah mulai melakukan teror di kota.Next

Halaman 1 2 3

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(mad/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Jumat, 22/08/2014 12:40 WIB
    ANS Kosasih: Fokus Pelayanan Prima TransJ, Kurangi 1 Juta Perjalanan di 2017
    Gb PT Transportasi Jakarta baru saja dibentuk pada Maret 2014 lalu. PT Transportasi Jakarta ini masih mengalami masa transisi dari BLU UP TransJakarta. Fokus mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan menjadi prima hingga bisa mengurangi 1 juta perjalanan di tahun 2017 nanti.
ProKontra Index »

Pemprov DKI Larang Aplikasi Taksi Uber

Baru diluncurkan sepekan, aplikasi penghubung taksi Uber langsung mendapat respons negatif dari Pemprov DKI. Alasan pelarangannya, mulai dari tak ada izin, tak ada kantor, tak mengikuti tarif resmi, berpelat hitam sehingga dikhawatirkan merugikan konsumen. Bila Anda setuju dengan Pemprov DKI yang melarang aplikasi taksi Uber, pilih Pro! Bila tidak setuju pelarangan taksi Uber, pilih Kontra!
Pro
85%
Kontra
15%