Detik.com News
Detik.com
Senin, 11/06/2012 16:29 WIB

Kepala BIN: Masyarakat Papua Harus Tolak Kelompok Bersenjata

Rachmadin Ismail - detikNews
Halaman 1 dari 3
Kepala BIN: Masyarakat Papua Harus Tolak Kelompok Bersenjata
Jakarta - Aksi penembakan yang terjadi di Papua, semakin meresahkan karena berlangsung di perkotaan. Untuk mengatasinya, tidak hanya peran aparat keamanan saja, masyarakat Papua juga harus ikut turun tangan.

"Kalau masyarakat ini tidak memberikan dukungan kepada mereka yang ingin merdeka, itu tidak akan ada. Jadi peran serta masyarakat itu kita butuhkan," ujar Kepala BIN Marciano Norman.

Marciano meminta agar masyarakat tidak apriori terhadap operasi yang dilakukan aparat. Segala bentuk informasi penting bagi pengamanan Papua.

Berikut wawancara dengan Marciano Norman saat ditemui usai mendampingi Presiden SBY melakukan kunjungan kerja di Bali, Senin (11/6/2012):

Bagaimana situasi Papua, Pak?

Tadi malam masih ada penembakan. Korbannya tukang ojek di depan kampus. Jadi bukan mahasiswa, tukang ojek yang sehari-hari bekerja di depan kampus.

Korban tukang ojek ini selama ini ada dua. Ini di Jayapura, sebelumnya ada tukang ojek yang juga pegawai PNS. Kerawanan khususnya di malam hari memang sangat tinggi. Seperti yang sudah saya katakan, ini ada bukti kuat ini kelompok bersenjata itu sudah mulai melakukan teror di kota.Next

Halaman 1 2 3

Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(mad/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 26/03/2015 12:35 WIB
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut
    Dirut Fahmi Idris: BPJS Tak Mungkin Bangkrut Jumlah pengguna jaminan kesehatan nasional melonjak tajam pada tahun pertama penyelenggaraannya. Akibatnya, kondisi keuangan BPJS Kesehatan defisit. Klaim membengkak, lebih besar daripada premi yang diterima.
ProKontra Index »

Segera Revisi PP Ganti Rugi Salah Tangkap Rp 1 Juta!

Ganti rugi Rp 1 juta bagi korban salah tangkap dinilai sudah tidak layak lagi. Ahli pidana UII Dr Mudzakkir mengatakan PP No 27 Tahun 1983 memuat ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Untuk itu, Dr Mudzakkir mengusulkan PP itu harus diubah dan memasukkan ganti rugi sesuai dengan kurs terkini. Bila Anda setuju dengan usulan Dr Mudzakkir, pilih Pro!
Pro
100%
Kontra
0%