Dinasti Politik di Daerah Harus Dicegah

Jakarta - Dinasti politik di daerah harus dicegah. Karena itu RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang membatasi keluarga incumbent untuk maju di Pilkada diapresiasi positif.

"Karenanya harus ada batasan yang jelas, misal keluarga, dua ke atas, dua ke bawah, anak, ponakan, tidak boleh maju satu periode ke depan setelah saudaranya maju. Mesti ada jeda satu periode dahulu," jelas peneliti korupsi politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Apung Widadi saat berbincang, Sabtu (9/6/2012).

Dalam RUU Pilkada yang akan diajukan itu, diatur soal pembatasan itu. Langkah positif ini perlu diapresiasi. Apung juga menilai, aturan itu tidak melanggar HAM.

"Hal ini sama sekali tidak melanggar HAM. Di mana tetap mencalonkan, tetapi setelah jeda 1 periode," tutur Apung.

Tujuan dari pengaturan ini guna mencegah dinasti politik dan meminimalisir korupsi dan nepotisme yang rawan terjadi di daerah. Ada kepentingan yang lebih besar.

"Aturan itu untuk mencegah oligarki politik. Dan perlu dipertegas, bukan melarang mencalonkan diri, hanya membatasi 1 periode. Dan aturan ini juga menunjukkan bahawa ada kesetaraan dalam demokrasi. Artinya, semua golongan bisa sama-sama berpeluang memimpin daerah. Kalau pemimpinnya itu-itu saja, dari keluarga itu-itu saja, bagaimana daerah mau maju? DPR seharusnya mendukung hal ini," terangnya.

(ndr/trq)