Dicari! Hakim Khusus Perkara Korupsi

Jakarta - Geram dengan banyaknya korupsi di Indonesia? Saatnya Anda bergabung dalam barisan perang melawan korupsi yaitu sebagai benteng terakhir bernama hakim. Posisi ini akan ditempatkan di tingkat pengadilan pertama dan banding.

"Lamaran sudah diterima panitia paling lambat tanggal 2 Juli 2012," lansir Humas Mahkamah Agung (MA) dalam rilisnya, Selasa (5/6/2012).

Seleksi hakim ini bisa diikuti oleh masyarakat umum. Asalkan sarjana hukum dan sudah berusia minimal 40 tahun dengan pengalaman minimal 15 tahun bergelut di bidang hukum.

"Seperti Hukum Keuangan dan Perbankan, Hukum Administrasi, Hukum Pertanahan, Hukum Pasar Modal dan Hukum Pajak," paparnya.

Selain syarat administrasi di atas, masyarakat yang berminat juga tidak pernah berbuat tercela, mempunyai reputasi yang baik dan tidak menjadi pengurus/anggota partai politik. Selain itu jika terpilih sebagai hakim adhoc, maka harus menanggalkan seluruh jabatan struktural. Jika pelamar PNS maka harus ada izin dari atasannya.

"Seluruh berkas lamaran dikirimkan ke panitia di Pengadilan Tinggi setempat," jelasnya.

Bagaimana untuk gaji? Berdasarkan Peraturan Presiden (Per­pres) No 86/2010 tentang Uang Kehormatan bagi hakim pada Pengadilan Tipikor, hakim adhoc tingkat pertama menerima uang kehormatan per bulan Rp 13 juta. Sedangkan tingkat banding sebesar Rp 16 juta.

(asp/nrl)