"Yang penting dicatat, DPT itu jantungnya pilkada. Kalau itu bermasalah, maka bermasalah semua dan semua tidak legitimate, tidak sah," kata pengamat politik UI, Iberamsjah, pada detikcom, Minggu (3/6/2012).
Iberamsjah mengingatkan hal ini juga pernah terjadi pada pemilu presiden tahun 2009. Ia juga meminta untuk menunda pilkada DKI Jakarta hingga DPT diterima oleh semua pasangan calon gubernur DKI Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Guru besar UI ini juga menuntut tidak dilaksanakannya pilkada DKI Jakarta bila DPT masih bermasalah. Baginya, DPT sarat akan kecurangan dalam setiap pemilihan kepala daerah.
"Jangan laksanakan pilkada kalau DPT bermasalah, karena sumber kebusukan pilkada itu di DPT," ungkap Iberamsjah.
Sebelumnya, Lima tim sukses pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur menolak penetapan daftar pemilih tetap (DPT) dalam rapat pleno KPU Provinsi DKI Jakarta. Alasannya,kelima tim sukses meyakini adanya DPT ganda dari jumlah 6.982.179 pemilih yang ditetapkan KPU DKI.
Hanya Timses pasangan nomor urut 1, Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli yang sama sekali tidak menyatakan keberatan atas penetapan DPT untuk pemilihan tanggal 11 Juli 2012.
(vid/mpr)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini