Kasus Hambalang, Komwas Persilakan KPK Periksa Kader PD

Jakarta - KPK tengah fokus mengusut kasus Hambalang yang diduga mengalirkan dana ke kongres Partai Demokrat (PD). Komisi Pengawas PD mempersilakan KPK memeriksa kadernya tanpa perlu meminta izin.

"Kalau dipanggil nggak perlu minta izin. Tidak usah minta izin sama partai," kata Ketua Komwas PD, TB Silalahi, kepada wartawan di Kantor DPP PD, Jakarta, Minggu (27/5/2012).

Dia menegaskan PD mendukung penuh penegakan hukum. PD tidak akan melindungi kadernya yang bermasalah hukum.

"Kami berpihak kepada hukum," tegasnya.

Meski masih berada di level penyelidikan, penelusuran kasus Hambalang mulai dikembangkan secara luas. KPK telah memanggil petinggi DPC Partai Demokrat untuk menelusuri kongres partai itu di Bandung pada 2010.

Pemanggilan kader partai terkait kasus pada proyek pemerintah tentu menarik perhatian. Pada Jumat (25/5/2012), KPK memanggil Diana Maringka mantan Ketua DPC Minahasa Tenggara dan Ismiati Saidi Ketua DPC Demokrat Boalemo Gorontalo. Dua nama itu tidak memiliki kaitan langsung dengan pembangunan proyek sport center di Hambalang, Bogor.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyelidik memang tengah mengkonfirmasi temuan mereka mengenai adanya dugaan aliran uang fee proyek Hambalang di Kongres Demokrat. Jika bukti tersebut nantinya cukup kuat, maka para penerima uang panas di kongres tersebut bisa dikenakan pasal pencucian uang, ketika kasus itu sudah naik ke level penyidikan.

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan Diana dan Ismiati memang diperlukan keterangannya oleh penyelidik. "Jadi siapa saja yang kita butuhkan keterangannya terkait kasus Hambalang, kita akan panggil untuk diperiksa dan didengar keterangannya," ujar Abraham kepada detikcom, Jumat (25/5) malam.

(van/vta)