PPP ke Polri Minta Konser Lady Gaga Dibatalkan, Jangan Seperti Katy Perry

Jakarta -

Pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengunjungi Mabes Polri meminta konser Lady Gaga dibatalkan. PPP tidak mau Indonesia kecolongan seperti konser artis seksi yang juga asal Amerika Serikat (AS) Katy Perry.

Pantauan detikcom dari DPP PPP ada 4 perwakilan yang datang ke Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (4/5/2012) sekitar pukul 10.00 WIB. Keempat perwakilan itu adalah Sekjen PPP Romahurmuziy, Wasekjen PPP Joko Purwanto, Sekretaris Majelis Pakar PPP Ahmad Yani, dan Ketua Bidang Media dan Humas Arwani Thomafi. Mereka ditemui Kabareskrim Polri Komjen Sutarman.

"Kami ke sini menindaklanjuti surat kami terdahulu dari Fraksi PPP. Menyangkut memberikan dukungan penuh terhadap kepolisian terutama Polda Metro yang tidak memberikan izin konser Lady Gaga," jelas Ahmad Yani, usai bertemu Kabareskrim

PPP menolak Lady Gaga karena bertentangan dengan ideologi partai. Yang pertama, kata Ahmad Yani, pihaknya tidak ingin ada vandalisme atau kekerasan yang mengumbar aurat dan seksualitas, di samping bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Lagu-lagu Lady Gaga, imbuhnya, juga sangat menghujat agama-agama, video klip dan syairnya dinilai melukai kaum perempuan dan nilai universal.

"Ini bertentangan dengan semangat kita. Terutama bagi kami di MPR. Uang cukup banyak dikucurkan untuk mensosialisasikan 4 pilar pembentukan karakter bangsa, kita sudah kecolongan kemarin dengan salah satu artis Katy Perry di Indonesia dan melakukan adegan-adegan seronok," jelas Yani.

Mengenai kebebasan berekspresi, Yani mengatakan hal itu bisa diterapkan di Amerika Serikat (AS) namun di Indonesia, kebebasan berekspresi itu dibatasi nilai, norma dan kultur.

"Tidak boleh dengan kebebasan berekspresi orang bisa berciuman di pinggir jalan. Kita punya nilai, norma dan kultur. Itu yang harus kita jaga," jelas dia.

Bila Polisi tetap memberikan izin, maka bukan tidak mungkin akan ada pengadilan jalanan.

"Kalau kepolisian mengeluarkan izin, dengan tekanan minoritas, kemarin kan ada tekanan mayoritas, saya kira yang harus diperhatikan adalah MUI dan Kementerian Agama. Apalagi Menteri Agama jadi ketua Satgas. Kalau polisi tidak ambil langkah-langkah tersendiri maka street justice sering terjadi," jelas dia. (nwk/nrl)