Usut Hambalang, KPK Akan Periksa Menteri Andi Lebih Dulu Daripada Anas

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memanggil siapa pun yang terkait kasus Hambalang. Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng dijadwalkan diperiksa lebih dahulu ketimbang Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum.

Kabarnya, Andi akan dipanggil terlebih dahulu oleh penyelidik KPK karena dianggap mengetahui proses seluk beluk pembahasan anggaran di kementerian yang dipimpinnya.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas tak menampik rencana pemanggilan Andi ini.

"Siapa pun memang akan kami periksa jika ada kaitannya," tutur Busyro ketika ditanya mengenai pemanggilan Andi, Senin (21/5/2012).

Mengenai rencana pemanggilan Anas, Busyro mengatakan penyelidik masih melakukan upaya analisis terhadap kedudukan mantan ketua fraksi Demokrat itu.

"Tentang dia dan lain-lain masih terus menerus diperdalam analisisnya. Jika saatnya ada alasan untuk memeriksanya pastilah akan dipanggil," ujar Busyro.

Mengenai pemanggilan Anas ini, Jubir KPK Johan Budi sebelumnya telah memastikan pihaknya berencana untuk melakukan pemanggilan. Namun sampai saat ini belum juga ada surat panggilan untuk Anas.

"Saya belum lihat jadwalnya, tapi direncanakan (Anas) akan dipanggil," ujar Jubir KPK, Johan Budi SP kepada wartawan di gedung KPK, Jl Rasuna Said, Jakarta, Jumat (13/4) silam.

Nama Andi disebut-sebut ikut terlibat dalam kasus ini oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin serta sejumlah saksi lain di persidangan yang nenyebut rapat pembahasan proyek Hambalang dihadiri oleh Nazaruddin, Angelina Sondakh, Mirwan Amir, dan Mahyudin dilakukan di ruangan Andi.

Saat itu, Nazaruddin menyatakan kepada Andi bahwa sertifikat tanah untuk proyek Hambalang telah diselesaikan.

Nazaruddin juga mengaku disuruh Anas Urbaningrum yang saat ini menjadi Ketua Umum Partai Demokrat untuk mengurus sertifikat tanah proyek Hambalang. Menurut Nazaruddin, Anas saat itu bertanya siapa anggota Fraksi Partai Demokrat yang bisa membantu mengurus masalah tanah ini. Nazaruddin pun menjawab bahwa anggota Komisi II dari Fraksi Partai Demokrat, Ignatius Mulyono, bisa mengurusnya karena dekat dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto.

Andi Mallarangeng dengan tegas membantah terlibat. Dia menegaskan bahwa pertemuan dengan Nazaruddin, Angelina Sondakh, Mirwan Amir, dan Mahyudin tidak spesifik membahas hal khusus seperti proyek Hambalang. Pertemuan itu hanya membahas program kementerian secara umum.

"Ya kalau itu sudah saya jelaskan. Lah memang ada pertemuan tapi sifatnya silaturahim, sifatnya menjelaskan program-program kementerian secara umum," jelas Andi di kantornya, Jl Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3/2012).

(fjp/aan)