detikcom
Rabu, 09/05/2012 22:40 WIB

Menpora: Rencana Pramuka Bangun Mal di Cibubur Harus Seizin Presiden

Luhur Hertanto - detikNews
Jakarta - Menpora Andi Mallarangeng mengamini pihaknya tengah mempelajari usulan dari Pramuka untuk membangun mal di Taman Wiladatika, Cibubur. Belum ada keputusan yang diambil atas rencana itu.

"Semua keputusan mengenai kerja sama dengan pihak ketiga seperti ini, berdasarkan AD/ART, haruslah mendapat persetujuan Ketua Mabinas, yaitu Presiden RI," kata Andi saat dikonfirmasi, Rabu (9/5/2012).

Pihak Kemenpora selaku penelaah mengaku, masih melihat keseluruhan aspek dari usulan itu. Termasuk masukan dari berbagai pihak stakeholder gerakan Pramuka yang berpendapat lain dengan usulan tersebut.

"Langkah-langkah apapun untuk alih fungsi aset gerakan Pramuka, apalagi untuk tujuan komersial, haruslah dilakukan dengan hati-hati, tidak terburu-buru dan dipikirkan dengan seksama. Bagaimanapun, gerakan Pramuka adalah aset bangsa, untuk menbangun karakter anak muda Indonesia," tuturnya.

Dia menambahkan sikap Kemenpora, pembangunan mal itu masih sebatas usulan. "Kami sedang mempelajari untuk memberi respons kepada Ketua Mabinas," imbuhnya.

(ndr/nvt)





Sponsored Link

Komentar (0 Komentar)

    Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
    Tampilkan Komentar di:        

    Redaksi: redaksi[at]detik.com
    Informasi pemasangan iklan
    hubungi : sales[at]detik.com
    • Selasa, 14/05/2013 14:56 WIB
      50 Tahun Integrasi Irian Barat ke NKRI
      Tokoh Integrasi Papua Yahya Solosa: Riak Separatisme Memang Ada
      Gb Pada 1 Mei lalu bertepatan dengan 50 tahun integrasi Irian Barat (sekarang Papua) ke Indonesia. Namun pertanyaan saat ini tentunya adalah, selama setengah abad, adakah makna bergabungnya Papua ke wilayah Indonesia bagi masyarakatnya?
    ProKontra Index »

    Melawan KPK Jadi Bumerang Buat PKS

    PKS melakukan perlawanan ke KPK dengan akan melaporkan penyidik KPK ke Mabes Polri. Menurut konsultan politik Dimas Oky Nugroho dari Akar Rumput Strategic Political Consulting, aksi PKS ini justru akan menjadi bumerang, kehilangan simpati publik. Lebih baik, PKS tak ikut campur dalam kasus Luthfi Hasan Ishaaq. PKS bisa mencontoh partai lainnya bila berhadapan dengan KPK dengan melakukan pembersihan internal. Bila Anda setuju dengan pernyataan Dimas Oky Nugroho, pilih Pro!
    Pro
    46%
    Kontra
    54%
    Cari Penawaran Terbaik di Sini
    Info Promosi Travel