"Apa salah Pramuka membangun mal? Mal-nya juga tidak terlalu besar," jelas Wakil Ketua Kwartir Nasional Bidang Humas dan Informatika Kodrat Pramudho saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (9/5/2012).
Pramuka tentu harus bisa membangun organisasinya dengan dana sendiri. Kodrat mencontohkan pada gerakan Pramuka di Filipina dan Korea Selatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Paling cepat pada 2013 di kawasan 19 hektar itu akan dibangun mal, water boom, dan berbagai sarana hiburan. Saat ini semua masih dalam taraf perizinan. Pramuka melakukan kerjasama ini guna menghidupi roda organisasi. Dana dari pemerintah belum cukup.
"Kita hanya mendapat Rp 20 miliar dari APBN per tahun, ini tidak mencukupi. Untuk membiayai Raimuna di Papua saja kita butuh Rp 30 miliar," jelasnya.
Semua dilakukan guna mencukupi kegiatan Pramuka. Dana yang diperoleh juga bukan masuk ke kantong pribadi, tetapi guna pendidikan generasi muda. Karena itu dia meminta publik tidak apriori.
"Sesuai UU Pramuka, Pramuka harus mandiri. Menggandeng swasta ini sebagai alternatif. Tanah itu bukan milik swasta, tetap menjadi milik Pramuka dan Pramuka ada dalam kepengurusan juga," terangnya.
Dana yang diperoleh dari kerjasama itu pun akan digunakan untuk membangun dan memperbaiki kantor Pramuka di daerah. Rencana membangun mal ini terus dimatangkan.
"Ini masih panjang, kita melengkapi kajian ekonomi, perizinan. Dan menurut Pemkot Depok area di sekitar situ memang kawasan bisnis," tuturnya.
(ndr/nrl)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini