detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Minggu, 20/04/2014 13:02 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Selasa, 08/05/2012 17:52 WIB

Polri Keluarkan Izin 3 Jenis Senjata untuk Sipil Mulai 1998, Stop 2005

Ray Jordan - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Mabes Polri mengeluarkan izin senjata bagi sipil untuk keperluan bela diri mulai tahun 1998. Ada 3 jenis senjata yang dikeluarkan izinnya bagi Polri yang kemudian distop pada tahun 2005.

"Terkait senjata bela diri yang diberikan kepada masyarakat, diawali 1998. Syarat bagi warga negara masyarakat sipil ada tiga. Jadi tiga jenis senjata yang terkait perizinan yang dikeluarkan Mabes Polri, dalam hak ini Baintelkam," jelas Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Pol Boy Rafli Amar.

Hal itu disampaikan Boy dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Selasa (8/5/2012).

3 Jenis senjata yang dikeluarkan izinnya itu adalah:
1. penggunaan senjata api dengan peluru tajam
2. penggunaan senjata api dengan peluru karet
3. penggunaan senjata gas

"Untuk peluru tajam, izin yang dikeluarkan untuk senpi kaliber 31 dan 32. Sedangkan senjata organik (untuk internal Polri) adalah kaliber 38," jelasnya.

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon senpi adalah:
1. Syarat medis: sehat jasmani, tidak cacat fisik, penglihatan normal, dan syarat-syarat lain berdasarkan pemeriksaan dokter.
2. Syarat psikologis: tidak mudah gugup-panik-emosional-marah, tidak psikopat, dan syarat lain berdasarkan tes yang dilakukan tim psikologis Polri.
3. Syarat kecakapan menembak: harus lulus tes menembak yang dilakukan Mabes Polri, dan mendapat sertifikasi.
4. Syarat umur: minimal 24 tahun, maksimal 65 tahun
5. Surat keterangan atau keputusan dari suatu instansi
6. Berkelakukan baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana

"Kalau mereka tidak memenuhi kategori, tidak dinyatakan lulus, maka tidak diberikan permohonan. Kalau pernah terlibat pidana, maka tidak bisa. Kemudian blue screening yang dikeluarkan oleh Divisi Intelkam di masing-masing Polda. Proses ini diberikan kepada sipil tahun 1998 sampai 2005. Di mana 2005 pimpinan Polri tidak lagi memberi kebijakan untuk membuka perizinan baru," jelas Boy.Next

Halaman 1 2

Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(nwk/nrl)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%