Detik.com News
Detik.com
Selasa, 08/05/2012 17:52 WIB

Polri Keluarkan Izin 3 Jenis Senjata untuk Sipil Mulai 1998, Stop 2005

Ray Jordan - detikNews
Halaman 1 dari 2
Polri Keluarkan Izin 3 Jenis Senjata untuk Sipil Mulai 1998, Stop 2005
Jakarta - Mabes Polri mengeluarkan izin senjata bagi sipil untuk keperluan bela diri mulai tahun 1998. Ada 3 jenis senjata yang dikeluarkan izinnya bagi Polri yang kemudian distop pada tahun 2005.

"Terkait senjata bela diri yang diberikan kepada masyarakat, diawali 1998. Syarat bagi warga negara masyarakat sipil ada tiga. Jadi tiga jenis senjata yang terkait perizinan yang dikeluarkan Mabes Polri, dalam hak ini Baintelkam," jelas Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Pol Boy Rafli Amar.

Hal itu disampaikan Boy dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Selasa (8/5/2012).

3 Jenis senjata yang dikeluarkan izinnya itu adalah:
1. penggunaan senjata api dengan peluru tajam
2. penggunaan senjata api dengan peluru karet
3. penggunaan senjata gas

"Untuk peluru tajam, izin yang dikeluarkan untuk senpi kaliber 31 dan 32. Sedangkan senjata organik (untuk internal Polri) adalah kaliber 38," jelasnya.

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon senpi adalah:
1. Syarat medis: sehat jasmani, tidak cacat fisik, penglihatan normal, dan syarat-syarat lain berdasarkan pemeriksaan dokter.
2. Syarat psikologis: tidak mudah gugup-panik-emosional-marah, tidak psikopat, dan syarat lain berdasarkan tes yang dilakukan tim psikologis Polri.
3. Syarat kecakapan menembak: harus lulus tes menembak yang dilakukan Mabes Polri, dan mendapat sertifikasi.
4. Syarat umur: minimal 24 tahun, maksimal 65 tahun
5. Surat keterangan atau keputusan dari suatu instansi
6. Berkelakukan baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana

"Kalau mereka tidak memenuhi kategori, tidak dinyatakan lulus, maka tidak diberikan permohonan. Kalau pernah terlibat pidana, maka tidak bisa. Kemudian blue screening yang dikeluarkan oleh Divisi Intelkam di masing-masing Polda. Proses ini diberikan kepada sipil tahun 1998 sampai 2005. Di mana 2005 pimpinan Polri tidak lagi memberi kebijakan untuk membuka perizinan baru," jelas Boy.Next

Halaman 1 2

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(nwk/nrl)


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 30/04/2015 21:33 WIB
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes
    Kepala BNP2TKI Nusron Wahid: TKI Harus Jalani Psikotes Eksekusi mati terhadap dua tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi memang bukan yang pertama kali terjadi. Namun Kepala BNP2TKI Nusron Wahid justru menilai sia-sia protes terhadap pemerintah Arab Saudi terkait notifikasi eksekusi mati. Menurut dia, yang seharusnya diubah adalah aturan di Indonesia.
ProKontra Index »

Cegah Prostitusi, Pengelola Apartemen di Jakarta Harus Laporkan Penghuninya

Polisi membongkar praktik prostitusi di apartemen yang berawal dari pemesanan melalui forum di internet. Untuk mengantisipasi hal itu, Wagub DKI Djarot Saiful Hidayat meminta para pengelola apartemen harus memberikan data-data penghuninya. Bila Anda setuju dengan Wagub Djarot, pilih Pro!
Pro
89%
Kontra
11%