detikcom
Selasa, 08/05/2012 15:04 WIB

Korupsi Rp 12 Miliar, Pejabat Kementan Dihukum 15 Bulan Bui

Andi Saputra - detikNews
ilustrasi (khairul ikhwan/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) Hendra Amara dan tetap menghukum 15 bulan penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengadaan alat berat senilai Rp 12,1 miliar. Putusan ini lebih ringan 7 bulan dari tuntutan jaksa.

Selain Hendra, ikut dihukum dengan hukuman yang sama dalam kasus serupa yaitu Marasuhut Harahap dan Kartiwa Dadang Permana.

"Menolak kasasi terdakwa," tulis putusan di website MA, Selasa (8/5/2012). Majelis hakim kasasi perkara ini diketuai Mansur Kertayasa. Nomor perkara kasasi 2118 K/PID.SUS/2011 ini diputus pada 11 April 2012.

Perbuatan tersebut bermula saat Hendra cs menjadi kepala pengadaan barang traktor roda dua dan traktor roda empat pada 2006 lalu. Pengadaan barang ini menyalahi ketentuan yang diatur dalam Keppres No 80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian Keuangan Negara. Lantas kasus bergulir ke meja hijau.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menghukum Hendra cs dengan hukuman hukuman 15 bulan penjara dan denda Rp 50 juta. Hukuman ini tidak berubah hingga tingkat MA. "Jika tidak bisa membayar denda Rp 50 juta maka diganti dengan penjara selama 3 bulan," bunyi putusan PN Jaksel pada 22 Februari 2011 lalu.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(asp/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%