detikcom
Selasa, 08/05/2012 15:04 WIB

Korupsi Rp 12 Miliar, Pejabat Kementan Dihukum 15 Bulan Bui

Andi Saputra - detikNews
ilustrasi (khairul ikhwan/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) Hendra Amara dan tetap menghukum 15 bulan penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengadaan alat berat senilai Rp 12,1 miliar. Putusan ini lebih ringan 7 bulan dari tuntutan jaksa.

Selain Hendra, ikut dihukum dengan hukuman yang sama dalam kasus serupa yaitu Marasuhut Harahap dan Kartiwa Dadang Permana.

"Menolak kasasi terdakwa," tulis putusan di website MA, Selasa (8/5/2012). Majelis hakim kasasi perkara ini diketuai Mansur Kertayasa. Nomor perkara kasasi 2118 K/PID.SUS/2011 ini diputus pada 11 April 2012.

Perbuatan tersebut bermula saat Hendra cs menjadi kepala pengadaan barang traktor roda dua dan traktor roda empat pada 2006 lalu. Pengadaan barang ini menyalahi ketentuan yang diatur dalam Keppres No 80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian Keuangan Negara. Lantas kasus bergulir ke meja hijau.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menghukum Hendra cs dengan hukuman hukuman 15 bulan penjara dan denda Rp 50 juta. Hukuman ini tidak berubah hingga tingkat MA. "Jika tidak bisa membayar denda Rp 50 juta maka diganti dengan penjara selama 3 bulan," bunyi putusan PN Jaksel pada 22 Februari 2011 lalu.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.30 WIB

(asp/nrl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Cegah Titipan Proyek, Ahok Minta Rapat dengan DPRD Direkam ke Youtube

PPATK mengungkapkan salah satu modus korupsi di kalangan penyelenggara negara adalah oknum DPRD yang menitipkan proyek-proyek saat pembahasan anggaran dengan Bappeda. Gubernur DKI Ahok ingin bila rapat bersama DPRD direkam dan di-upload ke youtube. Bila DPRD tak mau, maka lebih baik tak usah rapat anggaran. Bila Anda setuju dengan Ahok, pilih Pro!
Pro
76%
Kontra
24%