detikcom
QuickCount Persentase Sampel
  • 6,90%
  • 9,20%
  • 6,90%
  • 18,90%
  • 14,30%
  • 11,80%
  • 9,70%
  • 7,50%
  • 6,70%
  • 5,40%
  • 1,60%
  • 1,10%
  • Last Updated : Kamis, 10 April 2014 18:39 , Sumber : Cyrus Network dan CSIS
  • 6.67%
  • 9.44%
  • 6.61%
  • 18.65%
  • 14.86%
  • 11.40%
  • 10.26%
  • 7.60%
  • 6.52%
  • 5.41%
  • 1.60%
  • 0.97%
  • Last Updated : Minggu, 20/04/2014 13:02 , Sumber : Radio Republik Indonesia
Selasa, 08/05/2012 15:04 WIB

Korupsi Rp 12 Miliar, Pejabat Kementan Dihukum 15 Bulan Bui

Andi Saputra - detikNews
ilustrasi (khairul ikhwan/detikcom)
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) Hendra Amara dan tetap menghukum 15 bulan penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengadaan alat berat senilai Rp 12,1 miliar. Putusan ini lebih ringan 7 bulan dari tuntutan jaksa.

Selain Hendra, ikut dihukum dengan hukuman yang sama dalam kasus serupa yaitu Marasuhut Harahap dan Kartiwa Dadang Permana.

"Menolak kasasi terdakwa," tulis putusan di website MA, Selasa (8/5/2012). Majelis hakim kasasi perkara ini diketuai Mansur Kertayasa. Nomor perkara kasasi 2118 K/PID.SUS/2011 ini diputus pada 11 April 2012.

Perbuatan tersebut bermula saat Hendra cs menjadi kepala pengadaan barang traktor roda dua dan traktor roda empat pada 2006 lalu. Pengadaan barang ini menyalahi ketentuan yang diatur dalam Keppres No 80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian Keuangan Negara. Lantas kasus bergulir ke meja hijau.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menghukum Hendra cs dengan hukuman hukuman 15 bulan penjara dan denda Rp 50 juta. Hukuman ini tidak berubah hingga tingkat MA. "Jika tidak bisa membayar denda Rp 50 juta maka diganti dengan penjara selama 3 bulan," bunyi putusan PN Jaksel pada 22 Februari 2011 lalu.



Ikuti berbagai berita menarik yang terjadi hari ini di program "Reportase Sore" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 15.15 WIB

(asp/nrl)


Punya info seputar #LaluLintas? Jangan lupa kirim ke pasangmata.com .

Sponsored Link

Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 17/04/2014 12:31 WIB
    Dirut PT KCJ: Jangan Dulu Berharap Kereta Tepat Waktu
    Gb "PT KAI menggunakan track untuk kereta penumpang dan barang. Komuter di track yang sama. Dan jangan berharap ada ketepatan waktu jika rel digunakan bersama," kata Dirut PT KCJ Tri Handoyo.
ProKontra Index »

Bagi-bagi Kursi dan Menteri Itu Tidak Baik

Calon presiden PDIP Jokowi bertekad menguatkan sistem presidensial jika nanti terpilih. Jokowi menegaskan koalisi yang dibangunnya bukanlah koalisi bagi-bagi kursi dan jatah menteri. Dia mengatakan, yang akan diajak koalisi adalah partai-partai yang siap bekerja sama membangun bangsa dan negara tanpa meminta jatah kekuasaan. Bila Anda setuju dengan gagasan Jokowi, pilih Pro!
Pro
78%
Kontra
22%