"Pernyataan sangat ngawur, tidak ada hubungannya. Kalau kita lihat, bukan masalah pendidikan, dalam pendidikan ada proses perbaikan. Sistem politik yang mengarahkan itu untuk korupsi," jelas Ketua Iluni FIB yang juga Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, saat dihubungi detikcom, Senin (7/5/2012).
Fadli menyelesaikan pendidikan sarjana pada Program Studi Rusia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) dan Master of Science (MSc) Development Studies dari The London School of Economics and Political Science (LSE) Inggris. Kini sedang menempuh S3 di Program Studi Sejarah FIB UI, juga menjadi pengajar di FIB UI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kuasa Pengguna Anggaran bisa diperjual-belikan dengan persentase 5 persen, 6 persen di DPR harusnya dihentikan. Mafia anggaran yang menggerogoti tidak melihat latar belakang agamanya apa, idelologinya apa," jelas dia.
Sistem politik itu juga menyangkut penegakan hukum yang tebang pilih. Di mana, orang-orang yang dekat dengan kekuasaan tidak diusut, namun sebaliknya, yang tidak dekat dengan kekuasaan yang diusut.
"Di dalam pengelolaan anggaran tidak perlu orang dari mana asalnya, tidak perlu pintar untuk korupsi. Gegabah itu, pernyataan gegabah, hanya menimbulkan polemik yang nantinya tidak bermutu," tegas Fadli.
Pernyataan Marzuki itu, imbuhnya, mengesankan semakin pintar sekolahnya, semakin tinggi tingkat korupsinya. Dia mengimbau agar Marzuki sebagai Ketua DPR berhati-hati mengeluarkan pernyataan.
"Saya kira ketua DPR hati-hati di dalam membuat pernyataan. Jangan sampai dia dikenal sebagai ketua DPR yang paling sering membuat blunder. Banyak sekali membuat blunder," tandas Fadli.
(nwk/nvt)