Pukat UGM: Korupsi Itu Soal Kekuasaan, Bukan Universitas

Jakarta - "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely." Demikian ungkapan terkenal dari Baron Acton. Jadi perkara korupsi bukan terkait pada institusinya, melainkan lebih melekat pada kekuasan yang dipunyainya.

"Korupsi itu berhubungan dengan kekuasaan. Begitu masuk kekuasaan masuk dalam perangkap korupsi. Mau itu lulusan AKABRI, Akpol, presiden pun bisa kena. Ini adalah problem kekuasaan bukan universitas," ujar peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat UGM), Oce Madril, dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (7/5/2012).

Hal itu disampaikan Oce Madril menanggapi pernyataan yang disampaikan Ketua DPR, Marzuki Alie, bahwa banyak pelaku korupsi adalah orang pintar lulusan universitas ternama seperti UI dan UGM. Menurut Oce Madril, apa yang disampaikan Marzuki tidak sepenuhnya salah. Sebab memang ada alumnus universitas tersebut yang terkait pada kasus korupsi. Namun korupsi bisa menerpa siapa pun dari institusi mana pun.

"Logika berpikirnya keliru kalau menyandarkan pada universitas. Tidak sepenuhnya salah, memang ada alumnui UGM dan UI menjadi tersangka. Tapi ada juga alumni yang lain. Tapi itu tidak jadi ukuran. Termasuk tidak jadi jaminan juga kalau anggota DPR nggak korupsi. Ketua DPR bersih dari korupsi juga nggak jaminan," tutur alumnus Fakultas Hukum UGM ini.

Dikatakan dia, kalau korupsi itu dilakukan oleh orang kampus di kampus, maka bisa dikritisi. Sebab kampus merupakan institusi yang mengedepankan moral dan spiritual. Namun ketika hal itu dilakukan di luar kampus, apalagi di dalam lingkup kekuasaan maka hal itu menjadi berbeda.

"Kalau berbicara kuantitas (yang terlibat korupsi), mungkin banyak alumni UGM dan UI yang tersangkut karena faktanya memang banyak alumni universitas itu yang duduk di pemerintahan. Ketika sudah punya kekuasaan, ada potensi masuk dalam kasus besar," tambahnya.

Oce Madril menegaskan perilaku korup seseorang tidak ditentukan di mana dia belajar. Godaan itu datang ketika seseorang berada di lingkaran kekuasaan. Dia mencontohkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang kala itu anggota DPR, M Nazaruddin, tersangkut korupsi besar.

"Jadi yang terpenting bagaimana dia (Marzuki) membenahi perlemen. Banyak berpendapat dia gagal memimpin parlemen karena banyak mafia anggaran yang gila-gilaan. Marzuki jangan lupa, power tends to corrupt," tuturnya.


(vit/nrl)