Demikian disampaikan, Kepala Biro Humas Pemprov Riau, Chairul Riski, dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (7/5/2012) di Pekanbaru. Menurut Riski, sejauh ini Pemprov Riau belum pernah menganggarkan dana untuk pengadaan senpi bagi pejabat tertentu. Sehingga, sampai saat ini tidak ada satu pejabat di lingkungan Pemprov Riau yang dipersenjatai untuk kelengkapan dinasnya.
"Tapi kalau ada pribadi pejabat yang menggunakan (senjata), itu di luar kewenangan kita. Yang pasti atas nama pemerintah daerah kita tidak pernah memberikan fasilitas pengamanan seperti senpi seperti pistol," Riski.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi usulan ini langsung ditolak. Karena kita menganggap tidak layak pejabat kita dipersenjatai," kata Riski.
Masih menurut Riski, sejumlah ajudan seperti ajudan Gubernur Riau, Wakil Gubernur Riau dan Sekretaris Daerah (Sekda) juga tidak dipersenjati.
"Setahu kita ajudan gubernur, wakil gubernur dan sekda pun tidak mempergunakan pistol," terang Riski.
Pemprov Riau, lanjut Riski, hanya menganggarkan dana pengadaan persenjataan bagi Satpol PP.
"Kalau untuk Satpol PP, memang Pemprov Riau memberikan dana anggaran, itupun pistolnya tidak seperti milik TNI atau Polri. Isinya hanya peluru karet. Dan tidak semua anggota Satpol PP memilikinya, hanya anggota tertentu saja," kata Riski.
(cha/try)