detikcom
Minggu, 06/05/2012 03:50 WIB

Andi Nurpati: Kasus Hambalang dan Wisma Atlet Bukan Kebijakan PD

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
foto: detikcom
Jakarta - Ketua Departemen Komunikasi Publik DPP PD Andi Nurpati menegaskan kasus Hambalang dan Wisma Atlet yang sedang ditangani KPK bukan kebijakan PD. Namun hanya ulah oknum yang tentu harus mempertanggungjawabkannya sendiri.

"Peristiwa, masalah yang terjadi seperti Wisma Atlet dan Hambalang adalah bukan kebijakan partai tetapi oknum-oknum," tegas Nurpati.

Hal ini disampaikan Nurpati kepada detikcom, Minggu (6/5/2012).

Menurut Nurpati, PD mendorong semua oknum yang diduga terkait diproses KPK. PD juga akan menjalankan mekanisme sanksi di internal partai.

"Tindakan tegas PD sudah dilakukan sesuai mekanisme dan peraturan," katanya.

Dia berharap semua pihak menghormati proses hukum di KPK. Dan tidak terus mengait-kaitkan kedua kasus tersebut dengan sikap dan eksistensi PD sebagai parpol.

"Satu hal yang perlu ditelaah bahwa kasus Wisma Atlet dan Hambalang adalah hal-hal yang terjadi sebelum Kongres PD di Bandung, Jadi sangat tidak relevan kalau itu disebut sikap partai. Saat itu Nazar belum jadi Bendum, Angie belum jadi Wasekjen, dan Anas belum jadi Ketum. Hal ini yang belum dipahami secara utuh,"tutupnya.

(van/van)





Sponsored Link

Komentar (0 Komentar)

    Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
    Tampilkan Komentar di:        

    Redaksi: redaksi[at]detik.com
    Informasi pemasangan iklan
    hubungi : sales[at]detik.com
    • Selasa, 14/05/2013 14:56 WIB
      50 Tahun Integrasi Irian Barat ke NKRI
      Tokoh Integrasi Papua Yahya Solosa: Riak Separatisme Memang Ada
      Gb Pada 1 Mei lalu bertepatan dengan 50 tahun integrasi Irian Barat (sekarang Papua) ke Indonesia. Namun pertanyaan saat ini tentunya adalah, selama setengah abad, adakah makna bergabungnya Papua ke wilayah Indonesia bagi masyarakatnya?
    ProKontra Index »

    Melawan KPK Jadi Bumerang Buat PKS

    PKS melakukan perlawanan ke KPK dengan akan melaporkan penyidik KPK ke Mabes Polri. Menurut konsultan politik Dimas Oky Nugroho dari Akar Rumput Strategic Political Consulting, aksi PKS ini justru akan menjadi bumerang, kehilangan simpati publik. Lebih baik, PKS tak ikut campur dalam kasus Luthfi Hasan Ishaaq. PKS bisa mencontoh partai lainnya bila berhadapan dengan KPK dengan melakukan pembersihan internal. Bila Anda setuju dengan pernyataan Dimas Oky Nugroho, pilih Pro!
    Pro
    46%
    Kontra
    54%
    Cari Penawaran Terbaik di Sini
    Info Promosi Travel