detikcom
Rabu, 02/05/2012 11:14 WIB

Pengendara Motor Kasus 'Koboy Palmerah' Juga Diperiksa

Ferdinan - detikNews
Pemotor baju biru/youtube
Jakarta - Pengendara motor yang terlibat cek-cok dengan anggota TNI AD ikut diperiksa Polisi Milter AD (Pomad). Si pengendara dimintai keterangan tentang kronologi pertengkaran yang videonya direkam dan diunggah ke situs Youtube. Namun belum diketahui hasil dari pemeriksaannya.

"Iya, dia dimintai keterangan di Pomdam Jaya. Semua sudah, saksi-saksi diproses dimintai keterangan," kata Kepala Dinas Penerangan AD (Kadispenad), Brigjen Pandji Suko Hari Yudho, di kantornya, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (2/5/2012).

Pandji mengaku belum mengetahui hasil dari pengembangan pemeriksaan Kapten A, anggota Detasemen Markas Besar TNI AD, pengendara motor termasuk saksi mata yang melihat kejadian.

"Kita kan belum tahu, masih pemeriksaan di sana. Ini kan tahapannya begitu, mungkin saksi ada 5 atau 6, juga belum tahu. Tapi yang jelas sudah saya telepon ke Danpom Jaya, saksi-saksi yang ada di situ sudah dipanggil," terangnya.

Karena hasil pemeriksaan. belum rampung maka belum diketahui kesalahan Kapten A termasuk sanksi yang akan diberikan. "Belum tahu, kita kan enggak tahu dia dijerat pasal apa. Dari hasil pemeriksaan nanti, ternyata dia begini-begini, dari saksi-saksi dia begini begini, apa mukul betul?" kata Pandji.

Namun jenis sanksi yang biasa dikenakan kepada anggota yang melanggar di antaranya penundaan kenaikan pangkat, pencopotan jabatan dan sanksi yang terberat adalah pemecatan.

"Kalau dari hasil pemeriksaan itu sudah jelas nanti, KSAD menyampaikan tidak ada tolerir. Kalau memang harus dipecat, ya dipecat. Tapi kan semuanya dilihat dari pemeriksaan," imbuh dia.

Dalam tayangan di Youtube, pengendara motor berhelm, berkaos biru, bercelana selutut, tampak berani 'melayani' Kapten A yang bersenjata. Sebelum cekcok terjadi, Kapten A menyatakan, pemotor itu mengetuk jendela mobilnya dan berujar,"'jangan mentang-mentang aparat seenaknya saja'. TNI AD menyebut pemotor itu juga bertindak arogan.



Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(fdn/lh)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%