detikcom
Kamis, 26/04/2012 17:56 WIB

Brak! Wantimpres Siti Fadilah Gebrak Meja Hakim

Dhuran Dhara HDB - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Emosi Wantimpres Siti Fadilah Supari langsung meninggi tatkala Ahmad Dinar, kuasa hukum mantan kepala pusat penanggulangan masalah kesehatan (PPMK) Kemenkes Mulya Hasjmy memperlihatkan surat bertandatangan dirinya. Siti pun tidak mau kalah menunjukkan surat asli pada hakim dan akhirnya menggebrak meja.

Insiden itu terjadi di Pengadilan Tipikor, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (26/4/2012). Saat itu Siti ditanya Ahmad Dinar, "Pernah nggak tanda tangan surat tanpa tanda tangan sekjen? Karena sesuai keterangan saksi harus ada tandatangan sekjen dulu baru Ibu?" tanya Ahmad.

"Tidak, tidak pernah seperti itu," jawab Siti.

"Tapi ini ada bukti yang menunjukkan kalau Ibu pernah melakukan itu," kata Ahmad.

Ahmad lalu membawa surat ke hadapan ketua majelis hakim Mien Trisnawati dan menunjukkannya. Di surat tertanggal 22 November 2005 itu tidak ada tandatangan sekjen namun ada tandatangan Siti.

Siti pun tidak mau kalah dengan aksi Ahmad. Dia mengatakan mempunyai bukti jika surat yang Ahmad pegang direkayasa. Siti lantas maju ke meja hakim.

"Ini waktunya tidak sama, yang dia tunjukkan 22 Desember 2005. Sebelumnya saya pernah lihat tanggalnya di-tip-ex (hapus). Jadi surat ini kayanya didobel," kata Siti sambil menggebrak meja. Brak!Next

Halaman 1 2

Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(nik/vit)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Kamis, 02/10/2014 18:15 WIB
    Dato Sri Tahir: Saya Sudah Nikmati Lunch dari TNI
    Gb Dato Sri Tahir, konglomerat terkaya nomor 12 di Indonesia, diangkat menjadi penasihat Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tahir pun menyumbang 1.000 rumah untuk prajurit. Kontroversi pun merebak. Apa imbalan yang Tahir dapat?
ProKontra Index »

Pilkada via DPRD Potensi Korupsinya Lebih Tinggi!

DPR hari ini akan mengesahkan RUU Pilkada yang salah satunya akan menentukan apakah pemilihan kepala daerah akan tetap dilakukan secara langsung atau dikembalikan ke DPRD. KPK berpandangan, Pilkada lewat DPRD justru potensi korupsinya lebih tinggi. Bila Anda setuju dengan KPK, pilih Pro!
Pro
58%
Kontra
42%