Selasa, 24/04/2012 14:16 WIB

2 Hakim Adhoc MA Diperiksa KPK Jadi Saksi Pengusaha Jepang

Pandu - detikNews
Jakarta - 2 Hakim adhoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Mahkamah Agung diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diperiksa atas tersangka Presiden Direktur PT Onamba Indonesia, Shiokawa Toshio, warga negara Jepang yang terlibat dalam kasus dugaan suap ke hakim Pengadilan Hubungan Industri (PHI), Bandung, Imas Dianasari.

Pantauan detikcom, dari 2 hakim adhoc yang dijadwalkan akan diperiksa KPK hari ini baru hadir seorang hakim yakni Arief Sudjito. Dia sudah datang pada Selasa (24/4/2012) pukul 09.30 WIB dan hingga pukul 14.00 WIB masih diperiksa.

Arief mengenakan kemeja batik cokelat lengan panjang. Sedangkan seorang lagi, yakni Sudaryo belum hadir.

Sebelumnya KPK menetapkan Presiden Direktur PT Onamba Indonesia, Shiokawa Toshio, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap ke hakim Pengadilan Hubungan Industri (PHI), Bandung, Imas Dianasari.

Seperti diketahui, hakim Imas dan Manajer Administrasi PT Onamba Indonesia Odi Juanda sudah dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus pengurusan kasus di MA agar saat putusan kasasi menolak gugatan serikat pekerja dalam penanganan terkait hubungan industrial. Kasus tersebut berhubungan dengan pemutusan hubungan kerja akibat mogok kerja tidak sah yang dilakukan oleh PT OI.

Kepada hakim Imas, KPK menjeratnya dengan pasal 12 huruf c dan atau pasal 6 ayat 2 dan atau pasal 15 dan atau pasal 11. Sedangkan kepada OJ disangkakan pasal 6 ayat 1 huruf a dan atau pasal 15 dan atau pasal 13.

Dalam penangkapan hakim Imas di Bandung pada Kamis (30/6) tahun lalu, KPK mengamankan uang sebesar Rp 200 juta dan sebuah mobil Toyota Avanza berwarna hitam. Imas dan Odi diamankan di Restoran La Ponyo di kawasan Cinunu, Jawa Barat.

Shiokawa dijerat pasal 6 ayat 1 huruf a UU Pemberantasan Korupsi. Dalam pasal ini, ancaman hukuman tertinggi adalah 15 tahun penjara dan denda paling banyak adalah Rp 750 juta.

Pasal ini menerangkan soal memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.


Ikuti berbagai berita menarik hari ini di program "Reportase" TRANS TV yang tayang Senin sampai Jumat pukul 16.45 WIB

(nwk/vta)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Minggu, 19/10/2014 19:41 WIB
    Iriana Bicara tentang Gaya, Media Sosial, Burung hingga Diri Sendiri
    Gb Iriana, tidak lama lagi akan menjadi Ibu Negara. Banyak yang penasaran akan sosoknya. Iriana, yang cenderung tak banyak berbicara, kali ini bersedia menjawab pertanyaan. Mulai soal gaya, hobi merawat burung hingga tentang dirinya sendiri. Seperti apa?
ProKontra Index »

Tak Perlu Arak-arakan Pesta Rakyat Saat Pelantikan Jokowi

Relawan Jokowi-JK akan menggelar pesta rakyat saat pelantikan presiden dan wapres pada 20 Oktober 2014 nanti dimulai dari Semanggi dan berakhir di Monas. Kapolri Jenderal Sutarman menyarankan tidak perlu ada acara arak-arakan seperti itu. "Saya sarankan tidak perlu arak-arakan, saya kira tidak perlu. Mungkin kalau bersyukur, bersyukur berdoa saja, enggak perlu arak-arakan," kata Kapolri. Bila Anda setuju dengan Kapolri, pilih Pro!
Pro
35%
Kontra
65%