Hanya Proyek-proyekan, Proyek Inafis Harus Dihentikan

Jakarta - Pengadaan kartu Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (INAFIS) oleh Polri, dinilai sekedar proyek untuk menambah penghasilan pejabat kepolisian. Karena bukan merupakan kebutuhan masyarakat, sebaiknya Komisi III DPR mendesak Polri menghentikan proyek tersebut.

"Program ini hanya menghabiskan uang pajak dan rakyat harus membelinya. Saya harap Komisi III DPR menghentikan proyek ini," ujar Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi, dalam rilisnya kepada detikcom, Selasa (24/4/2012).

Berdasar data yang FITRA peroleh, alokasi anggaran proyek Inafis pada APBN 2012 kurang lebih sebesar Rp 46,1 miliar. Sementara alokasi anggaran yang ditenderkan atau harga perkiraan sementara (HPS), sebesar 45.2 miliar. Dana sebesar itu peruntukannya adalah;

1).pengadaan peralatan penerbitan inafis card dan inafis card clien berserta bahan baku inafis card sebesar Rp.41.9 miliar (41.968.637.000);
2). Pengadaan barang pakai habis bahan pendukung penerbitan inafis sebesar Rp.1.2 miliar (1.221.245.850) dan
3).jasa sewa jaringan V-SAT IP inafis MOBILE sebesar Rp.2 milaiar (2.077.866.000).

"Dari alokasi anggarannya, program Inafis hanya proyek-proyekan buat pejabat polisi. Program ini bukan kebutuhan masyarakat, tapi hanya menghabiskan uang pajak rakyat saja. Apalagi, setelah inafis telah selesai, dan diterapkan kepada pubik, maka publik harus membeli kartu inafis ini," gugatnya.

(gah/lh)