Gubernur Riau Siap Bantu KPK Usut Kasus Suap PON

Pekanbaru - Gubernur Riau, Rusli Zainal, akan menghormati proses hukum terkait pencekalan dirinya atas permintaan KPK. Rusli berjanji akan membantu KPK untuk mengusut kasus suap pada proyek PON.

"Saya justru mendukung penuh, apapun langkah KPK untuk menuntaskan kasus dugaan suap pada proyek PON. Karena pada dasarnya, sejak awal saya sudah menjanjikan bahwa PON akan terselenggara secara transparan dan taat aturan. Jadi dengan status pencekalan ini, artinya keterangan saya dibutuhkan oleh negara dan untuk itu saya siap membantu KPK mengusut kasus ini hingga tuntas," kata Rusli dalam siaran persnya yang diterima detikcom, Kamis (12/4/2012) di Pekanbaru.

Menurutnya, meski belum mendapat surat resmi pencekalan dan justru baru mengetahui dari pemberitaan media massa, Rusli berjanji siap bekerjasama dengan KPK. Terlebih lagi, maksud KPK melakukan pencekalan ini untuk memudahkan proses mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi guna menuntaskan kasus dugaan suap proyek PON Riau.

Rusli menjelaskan, sejak awal Riau ditetapkan menjadi tuan rumah PON, dirinya telah meminta agar seluruh penyelenggaraan mulai dari anggaran hingga pelaksanaan, dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk mendukung semua itu, Panitia Besar PON (PB PON) yang diketuai langsung Gubernur Riau, telah melakukan kerjasama dengan BPKP guna memastikan anggaran PON teraudit dengan baik.

Tidak hanya itu, lanjut Rusli, 50 tenaga akuntan pun khusus direkrut dan sebagian besar dari mereka ditempatkan di PB PON. Hal ini dilakukan guna mengawal penganggaran PON yang baik dan benar. Transparansi keuangan dari sisi pemerintahan Pemprov Riau, juga terbukti diakui BPK dengan memberikan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Saat kejadian tersebut (KPK menangkap anggota DPRD Riau beberapa waktu lalu), saya langsung kecewa. Sejak awal saya sudah tegaskan, tidak boleh ada yang namanya melanggar aturan. Tapi kalau sudah terjadi begini, maka kita tidak boleh hanya meratapi, tapi harus dihadapi. Jadi kita harus terbuka dengan langkah-langkah KPK dan harus membantu semua proses yang dibutuhkan guna menuntaskan kasus ini," kata Rusli.

Rusli berharap, pengungkapan kasus dugaan suap proyek PON Riau ini dapat segera tuntas. Diyakini, semua proses ini tidak akan mengganggu penyelenggaraan PON pada September mendatang hal ini dikarenakan semua sistem pekerjaan sudah terprogram dengan baik.

"Semua yang kami kerjakan dengan menjadi tuan rumah PON adalah demi kemajuan Riau, karena selama ini sudah terlalu lama Riau tertinggal. Riau baru bangkit. Kami tetap wajib bekerja dengan baik demi suksesnya penyelenggaraan PON ini," tutup Rusli.


(cha/mok)