detikcom
Senin, 09/04/2012 19:14 WIB

Soal Gugatan UN, Mendikbud: Tidak Relevan!

Prins David Saut - detikNews
Halaman 1 dari 2
Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhammad Nuh, menilai pemanggilan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta terkait gugatan UN 2006 tidak relevan. Karena dinilai kejadian sekitar 6 tahun silam tidak relevan dengan saat ini.

"Saya melihatnya tidak relevan, kejadian 2006 tapi keputusannya sekarang. Padahal selama ini prosesnya jalan terus," kata Nuh kepada wartawan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (9/4/2012).

Nuh menilai gugatan tersebut telat karena kementeriannya telah meningkatkan kualitas pendidikan. Peningkatan tersebut dilakukan tanpa diminta, dicontohkan dalam bentuk akses informasi.

"Saya dapat menunjukkan apa yang sudah berubah kok. Jadi istilahnya telat, sudah nggak zamanlah. Untuk meningkatkan kualitas, diminta atau tidak kita tingkatkan. Akses informasi yang lengkap di daerah juga sudah kita lakukan. Tapi ini (peningkatan-red) semua tidak akan pernah selesai," terang Nuh.

Nuh berpendapat UN 2012 tetap jalan karena amar putusan yang menjadi dasar gugatan adalah UN 2006, bukan 2010 atau 2011. Sehingga Nuh meyakini apa sudah dilakukan oleh kementeriannya sudah berjalan, baik diminta atau pun tidak.

"UN tetap jalan, karena kejadian yang disidangkan, yang jadi amar putusan itu kejadian 2006, jadi putusan ini yang didasarkan tahun 2006. Bukan putusan yang didasarkan kejadian 2010 atau 2011 kemarin. Kita yakin apa yang kita lakukan itu sudah jalan. Diminta atau tidak itu sudah kita lakukan, itu sudah tugas kita," terang Nuh.

Nuh menjelaskan dirinya akan memenuhi panggilan tersebut dengan merumuskan jawaban dan alasan dari kementeriannya. Ia juga mempertimbangkan putusan yang sudah dijalankan kementeriannya atau belum dan semangat siswa agar tidak mengganggu proses pembelajaran mereka.Next

Halaman 1 2

Mulai hari anda dengan informasi aneka peristiwa penting dan menarik di "Reportase Pagi" pukul 04.00 - 05.30 WIB hanya di Trans TV

(vid/gah)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
ProKontra Index »

16 Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet Jokowi Terlalu Banyak

Presiden Terpilih Jokowi telah mengumumkan postur kabinetnya. Jokowi memberi jatah 16 kursi untuk kader parpol. Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto, 16 kursi untuk kader parpol ini dinilai terlalu besar, tak sesuai harapan publik. Awalnya publik mengira jatah menteri untuk parpol jauh lebih sedikit. Bila Anda setuju dengan Gun Gun Heryanto, pilih Pro!
Pro
44%
Kontra
56%