"Sejauh tidak ada reshuffle kabinet, mereka tetap bekerja sebagaimana tugasnya sebagai menteri," kata Jubir Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/4/2012).
Di dalam lingkub Setgab Koalisi, penolakan PKS terhadap usul pemerintah untuk menaikkan harga BBM per 1 April 2012 secara etika dipertanyakan. Berdasar butir ke-5 tata etika Setgab Koalisi, maka PKS dipersilakan mengundurkan diri dan pencopotan 3 kadernya dari KIB II merupakan konsekuensinya.
Julian menegaskan, dirinya tidak punya kapasitas menjelaskan proses reshuffle kabinet yang merupakan hak prerogatif Presiden SBY. Bila memang ada reshuffle kabinet yang merupakan konsekuensi politis dari berpisahnya PKS dari Setgab Koalisi, tentu Presiden SBY yang secara langsung akan menyampaikan keterangan.
Namun masalah di Setgab Koalisi, Julian memastikan tidak berpengaruh terhadap hubungan Presiden SBY dengan tiga kader PKS di dalam KIB II. Termasuk dengan para kader lain PKS yang duduk di dalam pemerintahan daerah.
"Secara personal tidak ada masalah, Bapak Presiden minta semua tetap bekerja secara profesional. Baik menteri sampai kepala daerah, agar tetap menjalankan tugasnya sebab itu merupakan kewajiban mereka," papar Julian.
Tiga kader PKS di KIB II saat ini adalah Tifatul Sembiring (Menkominfo), Salim Segaf Aljufri (Mensos) dan Suswono (Mentan). Sedangkan dalam reshuffle KIB II pada Oktober 2011, Presiden SBY telah mencopot Suharna Surapranata dari posisi sebagai Menristek.
(lh/nrl)