7 Fraksi Sepakat Voting Paket, Demokrat & Golkar Minta Parsial

Jakarta - Tujuh fraksi di DPR sepakat voting RUU Pemilu dilakukan per paket dalam paripurna, Rabu 11 April 2012. Hanya Fraksi Demokrat dan Golkar yang berkukuh menginginkan voting dilakukan parsial menyangkut sistem Pemilu, ambang batas parlemen dan metode penghitungan suara.

Ketujuh fraksi yang menginginkan voting per paket adalah PDIP, PKS, PAN, PPP, PKB, Gerindra dan Hanura. Ini artinya paripurna nanti menyodorkan dua paket yang akan dipilih terkait tiga poin krusial yang belum disepakati.

"Nanti dirumuskan per-paketnya yakni PT, kursi per dapil, metode penghitungan, itu dibahas di Pansus dua hari ini," kata Ketua Pansus RUU Pemilu Arief Wibowo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/4/2012).

Dengan model paket, konstruksi sistem Pemilu akan menjadi jelas. Selain itu sistem paket diyakini dapat menghindari barter politik terkait keinginan parpol dalam sistem Pemilu.

"Kalau dengan model paket lebih jelas konstruksi pemilu, jadi kesan barter politik jadi hilang. Kalau parsial nanti barter ada partai yang setuju di satu isu (poin) tapi di lain poin berbeda," sambungnya.

Nantinya, Pansus akan menyamakan pandangan fraksi untuk menyusun dua paket pilihan. Masing-masing paket akan mengakomodir kesamaan fraksi atas ambang batas parlemen, sistem pemilu dan metode penghitungan suara.

Seperti diketahui, berdasarkan hasil rapat konsultasi dengan pimpinan DPR, sembilan fraksi masih bertahan dengan keinginannya dalam revisi UU Pemilu ini. Sembilan fraksi hanya menyepakati alokasi kursi per dapil yaitu 3-10 kursi.

Berikut peta fraksi atas RUU Pemilu,

1. Partai Demokrat

- Sistem terbuka
- jumlah alokasi kursi per dapil 3-10
- ambang batas parlemen sebesar 4 persen nasional
- model penghitungan dilakukan quota

Demokrat menghendaki voting dilakukan secara parsial.

2. Partai Golkar

- Sistem terbuka
- Jumlah alokasi kursi dapil 3-10
- Ambang batas parlemen sebesar 4 persen nasional
- Model penghitungan webster.

Golkar menghendaki voting dilakukan secara parsial.

3. PDIP

- Sistem tertutup
- jumlah alokasi kursi per dapil 3-10
- Ambang batas parlemen 3 persen nasional
- Metode penghitungan webster

PDIP menginginkan voting dilakukan per paket.

4. PKS

- Sistem tertutup
- Jumlah alokasi kursi per dapil 3-10
- Ambang parlemen 4 persen nasional
- Metode penghitungan webster

PKS menginginkan voting dilakukan per paket.

5. PAN

- Sistem terbuka
- Jumlah alokasi kursi per dapil 3-10
- Ambang batas parlemen 3,5 persen nasional.
- Metode penghitungan quota

PAN menginginkan voting dilakukan per paket.

6. PPP

-Sistem terbuka
- Jumlah alokasi kursi per dapil 3-10
- Ambang batas parlemen 3 persen.
- Metode penghitungan quota

PPP menghendaki voting dilakukan per paket.


7. PKB
- Sistem tertutup
- Alokasi kursi per dapil 3-10
- Ambang batas parlemen 3 persen
- Metode penghitungan quota

PKB menginginkan voting dilakukan per paket.

8. Gerindra

-Belum memutuskan sistem Pemilu tertutup atau terbuka
-Alokasi kursi per dapil 3-10
-Ambang batas parlemen 3,5 persen

"Kita usahakan musyawarah mufakat sehingga ada kesepakatan bersama mengenai paket yang diajukan ke paripurna," ujar Arief.

(fdn/gun)