MoU BNN-Kemenkum Dibekukan, Bandar Narkoba Semakin Berjaya di Penjara

Jakarta - Memorandum of understanding (MoU) antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kemenkum HAM dibekukan menyusul tuntutan para sipir penjara terkait insiden sidak Wamen Denny Indrayana dan BNN. Isu narkoba terkalahkan oleh dugaan penamparan. Alhasil Menkum Amir pun membekukan MoU itu. Alamat mafia narkoba berjaya!

"Ini bentuk kemenangan para bandar narkoba dan oknum di Kemenkum HAM yang terusik dengan terobosan-terobosan pemberantasan narkoba di penjara," komentar anggota Komisi III (Hukum) DPR, Indra SH, saat berbincang dengan detikcom, Kamis (5/4/2012).

Anggota FPKS ini menyayangkan keputusan Menteri Amir yang menyerah begitu saja kepada tuntutan pihak Pemasyarakatan (Pas). Penting dicatat, selama ini penjara sudah menjadi negara tersendiri.

"Kalau mau membuat clear masalah soal pemukulan kemarin ya cukup TPF, tapi jangan membekukan MoU. Seharusnya MoU dipertahankan dan operasi-operasi sidak peredaran narkoba ditingkatkan," dorongnya.

Indra menegaskan, selama ini sidak yang dilakukan Wamenkum dan BNN telah terbukti membuahkan hasil, menangkap para mafia narkoba di penjara.

"Menkum harus berani bersikap untuk mendukung pembenahan Lapas. Jangan takut dan terprovokasi dengan statemen Dirjen Pas yang menyatakan para sipir akan bergerak. Menurut saya justru yang "dibekukan" pejabat Menkum yang membela dan membekingi para bandar narkoba dan juga oknum-oknum sipir yang terlibat peredaran narkoba," ujarnya.

Seperti diberitakan, Menkum Amir Syamsuddin didampingi Dirjen Pas Sihabudin serta disaksikan para pegawai pada Rabu kemarin mengadakan jumpa pers. Amir mengumumkan pembentukan TPF insiden sidak Denny dan membekukan MoU instansinya dengan BNN yang baru berusia 4 bulan.

Sidak Denny bersama BNN di LP Pekanbaru pada Senin dinihari lalu sukses menciduk 3 napi yang bertindak sebagai bandar narkoba dan 1 sipir kaki tangan bisnis narkoba.

(ndr/nrl)