detikcom
Sabtu, 31/03/2012 09:35 WIB

Keputusan DPR Soal BBM akan Dibahas Pemerintah Dalam Rapat Kabinet

Luhur Hertanto - detikNews
Jakarta - Keputusan rapat paripurna DPR soal RAPBN-P 2012 menolak menaikan harga BBM bersubsidi per 1 April. Namun tetap membuka peluang harga BBM dinaikkan dalam tahun ini. Hasil tersebut akan dibahas pemerintah dalam rapat kabinet mendatang.

"Bapak Presiden menghormati keputusan DPR RI dini hari tadi. Hasilnya itu akan dibahas dalam sidang kabinet," kata Jubir Keprsidenan, Julian Aldrin Pasha, kepada detikcom, Sabtu (31/3/2012).

Seperti diberitakan sebelumnya, hasil voting sidang paripurna DPR memutuskan menerima tambahan pasal 7 ayat 6a. Klausul tambahan dalam APBNP 2012 memberikan peluang pemerintah menaikkan dan menurunkan harga BBM bila harga minyak mentah Indonesia mengalami kenaikan atau turun rata-rata 15 persen dalam waktu 6 bulan.

Namun rencana awal pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1.500 per liter per 1 April 2012 tetap ditolak. Kebijakan menaikan harga BBM dilakukan jika harga rata-rata minyah mentah internasional mencapai 15 persen kenaikan dalam enam bulan.

Terhadap keputusan itu, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo atas nama pemerintah dalam sambutan akhir seusai sidang Paripurna DPR, menyatakan dapat menerima keputusan tersebut.

"Setelah ikuti dan cermati dinamika dalam rapat paripurna DPR ini, dan telah diputuskan pengambilan rumusan baru Pasal 7 Ayat 6a, Pemerintah menyatakan sependapat dengan hasil itu," katanya.

Pemerintah juga sependapat dengan asumsi baru APBN-P. Yaitu pertumbuhan ekonomi 6,5 persen, inflasi 6,8 persen, harga ICP 105 dollar AS/barel, nilai tukar rupiah Rp 9.000/dollar AS, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 5 persen, dan lifting minyak 930 barel per hari.



Akhiri hari anda dengan menyimak beragam informasi penting dan menarik sepanjang hari ini, di "Reportase Malam" pukul 01.30 WIB, hanya di Trans TV

(lh/rmd)


Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Selasa, 27/01/2015 16:57 WIB
    Menteri Yohana Yembise: Kekerasan Anak Akibat Nikah Muda
    Gb Bagi Yohana Susana Yembise, jabatan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kepercayaan sekaligus menjadi simbol perjuangan atas dominasi adat di Papua, yang umumnya didominasi laki-laki. Yohana juga mengkhawatirkan tingkat kekerasan anak yang makin memprihatinkan.
ProKontra Index »

Jika Presiden Jokowi Berhentikan BW, BG Juga Harus Dinonaktifkan

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) mengajukan berhenti sementara karena menjadi tersangka di Polri. Menurut peneliti ICW, Donal Fariz, bila Presiden nanti menerima pengunduran diri BW, maka Presiden juga harus menonaktifkan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri. Apalagi kasus yang menjerat Komjen BG lebih krusial, yakni korupsi dibanding kasus yang menjerat BW, pidana biasa. Bila Anda setuju dengan Donal Fariz, pilih Pro!
Pro
67%
Kontra
33%