Namun, partai berlogo pohon beringin ini memberikan kebebasan kepada pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM dalam hal ini menaikkan harga jika harga minyak mentah atau Indonesian Crude Price (ICP) terdapat selisih kenaikan 15% dari asumsi APBN-P 2012 sebesar US$ 105 per barel. Dengan kata lain jika rata-rata ICP mencapai US$ 120,75 per barel.
Demikian disampaikan juru bicara Fraksi Golkar Ahmad Dino Supit dalam sidang Paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/3/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita telah melakukan kajian mendalam terhadap perkembangan ekonomi RI. Saat ini pada awal pembicaraan kita memang memahami pemerintah tetapi ketika rakyat menuntut maka kita kaji ulang. Bahwa dengan kenaikan subsidi energi sebesar Rp 58 triliun menjadi Rp 225 triliun angka itu sudah sangat cukup," papar Ahmad.
Dikatakan Ahmad, masih banyak yang perlu dilakukan penghematan untuk mencegah penyesuaian harga BBM. "Golkar menolak kenaikan harga BBM. Kita serahkan domain BBM ini kepada pemerintah, tentu saat ini kita anggap hal itu tidak perlu dilakukan," tegas Ahmad.
Lebih jauh Ia menyampaikan penyesuaian harga BBM bisa dilakukan jika ada diskresi 15% dari asumsi BBM. "Oleh karena itu jika harga ICP yang saat ini rata-rata 6 bulan mencapai US$ 116 per barel maka belum perlu naik. Tapi jika ada kenaikan 15% hingga US$ 120,75 per barel maka perlu dilakukan penyesuaian," tutup Ahmad.
(dru/asy)